JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih komitmen negara maju untuk mendukung pendanaan transisi energi negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat menghadiri KTT G20 di New Delhi, India, Minggu lalu (9/9/2023).
Jokowi menyebut bahwa wacana ini sebatas retorika. Padahal percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan.
Sayangnya, komitmen pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate US$ 100 miliar per tahun, maupun fasilitas pendanaan loss dan damage.
Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance. Namun, hingga saat ini, perkembangannya minim.
“Sayangnya, komitmen pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate US$100 miliar per tahun, maupun fasilitas pendanaan loss dan damage,” kata Jokowi dikutip Rabu (13/9/2023).
Di Instagram resminya, Jokowi menjelaskan bahwa dirinya mengajak para pemimpin negara G20 untuk melakukan aksi nyata dalam melindungi kelestarian bumi.
“Bumi kita tengah sakit. Pada bulan Juli lalu, suhu dunia mencapai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan. Ini akan sulit ditahan, kecuali dunia menghadangnya secara masif dan radikal,” tulis Jokowi.
Indonesia sendiri, kata Jokowi, telah melakukan sejumlah aksi nyata untuk melindungi bumi antara lain melalui upaya menekan deforestasi hingga restorasi mangrove. Namun hal ini belum cukup mengingat hal yang paling penting adalah transisi energi.
RI Butuh Rp 1.500 Triliun
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan telah menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan dana senilai US$ 100 miliar atau Rp 1.500 triliun (kurs Rp15.000 per US$) untuk menyuntik mati Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.
Komentar