JurnalPatroliNews-Jakarta,– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil akhirnya meninjau langsung lokasi proyek Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) alias tol terowongan pertama RI, Sabtu (18/07/2020). Tinjauan ini dilakukan setelah proyek itu menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
Sofyan mengungkapkan memang ada beberapa kendala dalam proses pengadaan tanahnya. Namun ia meyakini bahwa kendala tersebut dapat diselesaikan. Ditargetkan, pembebasan lahan kelar Oktober 2020 ini.
“Untuk membangun jalan tol, dari sisi teknis dapat dikerjakan, namun jika pengadaan tanahnya tersendat maka pembangunan jalan tol ini akan terhambat. Memang ada hambatan dalam pembebasan tanah dalam proyek tol ini, tetapi bisa kita selesaikan,” katanya dalam rilis yang dikutip rekan media, Minggu (19/7/20).
Ia mengungkapkan bahwa semua stakeholder sangat mendukung pembebasan tanah Tol Cisumdawu.
“Pembangunannya diharapkan selesai pada tahun 2021 dan dapat menjadi akses menuju bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka,” ujar Sofyan A. Djalil.
Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama menambahkan bahwa program pengadaan tanah Tol Cisumdawu memang sudah ditargetkan oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat rampung tahun ini.
“Kendala berupa sengketa tanah yang ada di beberapa seksi pengadaan tanah, salah satunya di Pasar Resik, untuk penyelesaiannya sudah ada komunikasi dengan Mahkamah Agung dan harapannya tidak ada salah langkah dalam penyelesaiannya,” katanya.
Tenaga Ahli Menteri bidang Pengadaan Tanah,Arie Yuriwin mengatakan bahwa kegiatan pengadaan tanah dapat terhambat apabila tanah yang akan dibebaskan berstatus tanah sengketa.
“Sengketa tanah yang ditemui dalam proses pembebasan tanah dalam proyek pembangunan Tol Cisumdawu sudah kami komunikasikan dengan Mahkamah Agung dan sudah ada solusi dari mereka,” ujar Arie.
Sebelumnya, Jokowi dibuat geram setelah mengetahui fakta pembangunan ruas jalan tol Cisumdawu terhambat. Apalagi, terhambatnya tol ini masih karena persoalan klasik.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan Percepatan Pembangunan PSN Jalan Tol Trans Sumatera dan Tol Cisumdawu di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/7/2020).
“Saya melihat ada proses pembebasan lahannya yang terhambat, kemudian pengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi,” kata Jokowi.
Tak hanya itu, Kepala Negara juga mengaku mendengar masih ada persoalan dokumen peraturan teknis di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maupun Kementerian Keuangan yang belum lengkap. Jokowi tak ingin persoalan ini semakin berlarut.
“Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya. kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga Bandara Kertajati,” ujar Jokowi.
Maka dari itu, eks Gubernur DKI Jakarta itu meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jokowi mengaku tak ingin lagi mendengar persoalan klasik kerap jadi penghambat suatu proyek besar.
“Saya melihat ini banyak kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen,” katanya.
“Penyelesaiannya secara kasus per kasus. tidak kita buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. Sebetulnya solusinya itu,” lanjut eks Wali Kota Solo itu.(lk/*)
Komentar