JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan bahwa pemerintah akan segera memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada Muhammadiyah, salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.
Bahlil menyampaikan bahwa Muhammadiyah sudah mendapatkan tawaran pengelolaan tambang eks PT Adaro Energy Tbk. atau PT Arutmin Indonesia. Namun, organisasi tersebut juga mengajukan permintaan untuk mendapatkan area tambang lainnya, yang saat ini masih dalam proses pertimbangan pemerintah.
“Kita sudah siapkan antara Arutmin dan Adaro untuk Muhammadiyah. Tetapi mereka juga mengajukan permintaan untuk tambang lain. Kita masih pertimbangkan itu,” ujar Bahlil di Jakarta, Minggu (13/10/2024).
Saat ditanya mengenai lokasi tambang alternatif yang diminta Muhammadiyah, Bahlil menjelaskan bahwa area yang diinginkan masih berada di sekitar lokasi yang sudah disiapkan, tetapi ada beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan.
“Permintaannya masih di sekitar sana, tetapi ada opsi lain yang juga sedang kami pertimbangkan,” tambahnya.
Selain Muhammadiyah, Bahlil juga menyebutkan bahwa ormas lain, seperti Persatuan Islam (Persis), sedang dalam proses untuk menerima WIUPK. “Semua sedang dalam proses. Persis kemarin, PIC mereka sudah menghubungi saya,” ungkapnya.
Perlu diketahui, dua organisasi keagamaan besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, telah secara resmi menyatakan minat untuk mengelola WIUPK yang ditawarkan oleh pemerintah di era Presiden Joko Widodo. Sementara itu, beberapa organisasi keagamaan lain, seperti Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, belum menunjukkan minat yang sama dalam sektor pertambangan.
Komentar