Menurut bendahara negara, hal itu semua merupakan area yang masih akan berkembang banyak. Pekan depan, Indonesia juga akan menghadiri Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) di Dubai, yang salah satunya akan membahas pendanaan untuk agenda keberlanjutan.
“Mobilitas pendanaan untuk agenda climate change adalah sesuatu yang luar biasa penting,” tutur dia.
Semua itu, Sri Mulyani berujar, akan terus mempersiapkan berbagai hal di tahun yang disebut sebagai hajatan politik. Kemenkeu akan tetap menjaganya, karena itu adalah siklus demokrasi yang normal dan sudah diatur oleh undang-undang.
“Indonesia adalah negara demokrasi yang berarti mekanisme pemilihan umum memang sudah ditetapkan,” kata Sri Mulyani. “Itu tidak boleh mengganggu juga berbagai agenda pembangunan dan instrumen APBN yang terus akan menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia.”
Komentar