JurnalPatroliNews – Jakarta, – Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengimbau, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), agar bersikap netral menjelang kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. ASN dilarang like dan komen di akun sosial media Capres dan Cawapres.
Selain itu, Anas menegaskan, mereka juga diminta untuk tidak menyebarkan stiker yang berkaitan dukung mendukung lewat aplikasi WhatsApp.
“ASN diimbau untuk tidak berinteraksi dengan para Capres-cawapres di media sosial (Medsos). Termasuk memberikan like dan komen di unggahan mereka, juga tidak boleh share stiker di WA,” tegasnya, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/23).
Ia menyebut, pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Polri, telah meneken nota kesepahaman menyangkut netralitas ASN.
“Dan juga dengan pihak-pihak lain, kita telah sepakat ASN harus netral,” ujarnya.
Bahkan, lanjut Anas, pihaknya juga telah menyiapkan sanksi-sanksi terhadap para ASN, yang masih nekat melanggar aturan, mulai dari sanksi teguran hingga pidana.
“Kita telah mempunyai kesepakatan, di mana itu yang teguran ringan, sampai nanti kepada pidana jika ASN melakukan pelanggaran berat,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, sudah ditandatangani Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tentang netralitas ASN.
Dalam keputusan itu, salah satu bentuk pelanggaran kode etik ASN, misalnya, mencakup pemasangan spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait dengan bakal calon peserta pemilu dan pemilihan.
Adapun, tujuan keputusan ini adalah mewujudkan pegawai ASN yang netral dan professional, demi terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan yang berkualitas.
Komentar