JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah topik yang dibahas dalam pertemuannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 14 Januari 2026. Ia menegaskan, agenda diskusi tersebut tidak menyentuh perkara yang berkaitan dengan kasus pejabat pajak.
Airlangga menyampaikan hal itu usai menggelar pertemuan tertutup selama lebih dari satu jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Menurutnya, salah satu fokus pembahasan adalah rencana pemerintah terkait pengadaan energi dari Amerika Serikat.
“Kami membicarakan rencana pembelian energi dari AS. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden, dan drafnya sudah melalui proses evaluasi KPK, khususnya dari sisi pemetaan risiko,” ujar Airlangga kepada wartawan, Rabu sore.
Ia menjelaskan, masukan dari KPK terkait analisis risiko tersebut akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan regulasi. Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan dua Peraturan Presiden yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.
Selain isu energi, Airlangga menyebut pertemuan juga menyinggung rencana pengadaan pesawat oleh PT Garuda Indonesia. Dalam konteks ini, pembahasan lebih diarahkan pada mekanisme dan potensi risiko tata kelola.
“Yang dibahas adalah aspek risikonya, terutama dari sisi mekanisme. Tidak ada pembahasan mengenai pajak dalam pertemuan tadi,” tegasnya.
Dalam agenda tersebut, Airlangga tidak datang sendiri. Ia didampingi Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti serta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung yang turut hadir dalam pertemuan dengan KPK.
