JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah China dilaporkan mengeluarkan instruksi kepada perusahaan-perusahaan domestik agar menghentikan penggunaan perangkat lunak keamanan siber yang dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika Serikat dan Israel. Kebijakan tersebut disebut didorong oleh pertimbangan strategis terkait perlindungan keamanan nasional.
Informasi ini disampaikan oleh tiga sumber yang mengetahui keputusan tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa otoritas Beijing menilai penggunaan sistem keamanan buatan luar negeri berisiko terhadap kedaulatan data dan stabilitas digital negara.
Sejumlah raksasa teknologi keamanan global masuk dalam daftar yang terdampak, mulai dari Palo Alto Networks, CrowdStrike, Fortinet, VMware yang berada di bawah naungan Broadcom, hingga perusahaan Israel seperti Check Point. Nama lain seperti Mandiant dan Wiz milik Alphabet, serta CyberArk, Orca Security, dan Cato Networks juga turut disebut.
Kebijakan tersebut muncul di tengah memanasnya rivalitas ekonomi dan teknologi antara China dan Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing secara agresif mendorong substitusi teknologi Barat dengan produk lokal, khususnya di sektor-sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan keamanan data dan infrastruktur digital.
Kekhawatiran utama pemerintah China adalah potensi kebocoran data sensitif melalui perangkat lunak asing yang dinilai memiliki kemungkinan mengirim informasi ke luar negeri. Meski demikian, hingga kini lembaga regulator utama seperti Cyberspace Administration of China maupun Kementerian Perindustrian belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kebijakan tersebut.
Sejumlah perusahaan yang disebut terdampak menyatakan bahwa larangan tersebut tidak memberikan efek signifikan terhadap bisnis mereka, lantaran minimnya aktivitas atau basis pelanggan di China. Namun, sentimen pasar global tetap terpengaruh. Saham Broadcom tercatat melemah lebih dari empat persen, diikuti penurunan saham Fortinet dan Rapid7, sementara Palo Alto Networks relatif stabil.
Langkah Beijing ini sekaligus menegaskan sikap kehati-hatian yang telah lama diterapkan terhadap penyedia keamanan siber asing, yang kerap dipandang memiliki kedekatan dengan lembaga pertahanan negara asalnya serta akses luas ke sistem jaringan. Sebagai alternatif, China kini mendorong pemanfaatan perusahaan lokal seperti 360 Security Technology dan Neusoft guna memperkuat pertahanan siber nasional dari ancaman spionase maupun sabotase digital.
