JurnalPatroliNews – Jakarta, – Alexander Marwata, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyebut, perilaku Antikorupsi di kalangan Pengusaha masih sangat rendah.
Padahal berdasarkan survei yang dilakukan, masyarakat sudah lebih paham apa saja perilaku yang termasuk koruptif. “Masyarakat secara umum semakin paham kalau ditanya apa itu korupsi, cuma kalau diukur perilaku Antikorupsi-nya, mereka nggak sejalan dengan pemahamannya,” katanya, dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi, di Kementerian Keuangan, disiarkan virtual, Selasa (13/12/22).
Ia membeberkan, modus-modus korupsi yang terjadi di kalangan Pengusaha, paling banyak terjadi saat pengusaha ingin mengurus perizinan. Diruangingkup ini, banyak pengusaha yang masih memberikan sesuatu kepada Pejabat sebagai pelancar urusan. “Orang masih memberikan sesuatu ke Pejabat, itu hal yang lumrah. Orang ketika urus perizinan memberikan sesuatu itu, tak membuat mereka bersalah. Tidak!,” bebernya.
Ia malah mendengar dari beberapa cerita, para pengusaha itu sendiri yang mengatakan, tidak ada Perizinan yang ‘gratis’ di Indonesia. Demi kelancaran bisnis, Pengusaha pun tak masalah untuk menyiapkan buah tangan untuk para Pejabat. “Wajar saja Pak Alex, dunia bisnis seperti itu, nggak ada perizinan gratis. Mereka sampaikan itu, pengusaha-pengusaha itu, ‘nggak ada perizinan gratis, kalau secara ekonomi kami masih untung nggak ada persoalan Pak Alex’ begitu,” ungkapnya.
Alex menganalogikan, tindak korupsi di tengah jajaran Pemerintah, sangat tidak mencerminkan teori ekonomi ‘high risk high return’, alias risiko tinggi keuntungan tinggi.
Justru korupsi itu kebalikannya, risikonya rendah keuntungannya tinggi. “Teori ekonomi itu kan ada high risk high income, risiko tinggi penghasilan tinggi. Kalau korupsi kebalikannya, risikonya rendah, tapi penghasilannya justru tinggi. Risiko orang ketahuan korupsi itu rendah. Kalau nggak ada yang lapor nggak bisa kita ungkap,” pungkasnya.
Komentar