JurnalPatroliNews – Yogyakarta – Aliansi mahasiswa dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia kembali memadati kawasan Pertigaan Gejayan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Gelombang massa aksi tersebut berkumpul untuk menggelar demonstrasi besar-besaran yang mengusung tajuk utama “Rakyat Memanggil” pada Sabtu (13/6/2026).
Meskipun kondisi cuaca di wilayah tersebut sempat diguyur hujan cukup deras, hal itu sama sekali tidak menyurutkan kobaran semangat perlawanan para mahasiswa.
Sejumlah barisan massa yang terdiri dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), UIN Sunan Kalijaga, hingga Universitas Islam Indonesia (UII) mulai bergerak merapatkan barisan.
Mereka secara bersama-sama membentangkan berbagai spanduk aspirasi dan menyuarakan tuntutan kritis secara bergantian tepat di tengah lintasan jalan.
Kawasan Pertigaan Gejayan sendiri secara historis telah lama menjadi titik kumpul sakral bagi berbagai simpul gerakan masyarakat sipil di Jogja sejak era reformasi 1998.
Di dalam pernyataan sikapnya kali ini, elemen gabungan mahasiswa membawa sejumlah draf tuntutan krusial yang berkaitan langsung dengan arah kebijakan nasional pemerintah.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan tajam di atas mimbar bebas adalah desakan agar pemerintah segera menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tidak hanya MBG, para demonstran juga menuntut pembubaran rancangan tata kelola ekonomi pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Selain penolakan terhadap dua program tersebut, massa aksi juga secara tegas mendesak dilakukan pencabutan terhadap Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri yang dinilai kontroversial.
Para demonstran turut menekankan pentingnya penguatan perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi, berkumpul, serta berserikat bagi seluruh warga negara.
Di sektor jaminan sosial, aliansi mahasiswa menuntut penyediaan fasilitas pendidikan gratis di semua jenjang serta peningkatan mutu layanan kesehatan nasional.
Pemulihan terhadap roda kesejahteraan ekonomi masyarakat umum dan perlindungan hak-hak dasar kaum buruh juga menjadi draf prioritas yang disuarakan.
Terakhir, massa aksi mendesak pemerintah untuk menstabilkan daya beli rakyat dengan cara menurunkan harga komoditas bahan pokok di pasaran secara signifikan.
Isu kebijakan tata niaga energi pun tidak luput dari sasaran, di mana para mahasiswa meminta otoritas terkait untuk segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya varian non-subsidi.
Komentar