JurnalPatroliNews – Bagor- Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) resmi menggandeng IPB University untuk memperkuat penyusunan blueprint atau Cetak Biru Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah.
Langkah strategis ini diawali melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Science Techno Park (STP) IPB, Senin (23/2/2026).
Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa mandat pengembangan ekosistem ini tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 92 Tahun 2025.
Regulasi tersebut menempatkan Kemenhaj sebagai lembaga utama (leading institution) dalam transformasi sektor haji nasional.
“Penyusunan cetak biru ini adalah langkah strategis untuk mengubah paradigma pengelolaan haji. Kita ingin beralih dari sekadar cost center menjadi profit center yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi secara terukur dan berkelanjutan bagi bangsa,” ujar Jaenal.
Pilar Strategis dan Potensi Ekonomi Dengan total kuota jemaah Indonesia mencapai 221.000 orang, potensi nilai ekonomi haji sangat masif.
Kemenhaj memetakan sejumlah pilar utama yang akan diintegrasikan dalam ekosistem ini, meliputi:
- Transportasi, logistik, dan akomodasi.
- Konsumsi pangan dan layanan kesehatan.
- Efisiensi digital dan keuangan syariah inovatif.
- Produk halal unggulan dan bimbingan ibadah.
Peran Akademik dan Inovasi IPB Keterlibatan IPB University difokuskan pada penguatan substansi akademik, khususnya pada pilar ketahanan pangan dan teknologi.
Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, menyatakan kesiapannya mendukung pemerintah melalui inovasi berbasis sains.
“IPB siap berkontribusi pada penyusunan naskah akademik, mulai dari penentuan standar gizi dan formulasi menu jemaah, inovasi produk pangan adaptif yang tahan distribusi, hingga pengembangan sistem rantai pasok berbasis teknologi,” tegas Alim.
Dalam diskusi tersebut, IPB memaparkan beberapa solusi konkret, termasuk penerapan smart traceability berbasis AI untuk menjamin keamanan pangan serta pengembangan produk pangan rendah indeks glikemik bagi jemaah.
Sinergi ini diharapkan melahirkan model kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku UMKM guna membangun rantai nilai ekonomi haji yang inklusif dan implementatif.
