JurnalPatroliNews | Jakarta – Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 kembali mengalami penyesuaian. Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyisiran dan efisiensi terhadap pagu anggaran sehingga nilainya turun dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, dari pagu terbaru tersebut, realisasi anggaran hingga Kamis (27/8/2026) telah mencapai Rp117 triliun. Artinya, lebih dari separuh anggaran MBG 2026 telah digunakan untuk pelaksanaan program.
“Jadi dari Rp268 triliun itu kemudian kami sisir, kami efisiensi menjadi Rp229 triliun. Dari Rp229 triliun itu, terpakailah Rp117 triliun,” kata Sudaryono di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Sabtu (29/8/2026).
Penyesuaian kali ini bukan yang pertama. Dalam APBN 2026, pemerintah sebelumnya menetapkan pagu awal program MBG sebesar Rp335 triliun. Anggaran tersebut kemudian dipangkas menjadi Rp268 triliun melalui kebijakan efisiensi, salah satunya dengan mengurangi operasional hari penyaluran makanan bergizi.
Dengan penyisiran terbaru menjadi Rp229 triliun, total pagu MBG 2026 telah berkurang sekitar 31,6 persen dibandingkan anggaran awal Rp335 triliun.
Rp117 Triliun Sudah Terealisasi
Realisasi Rp117 triliun dari pagu Rp229 triliun menunjukkan sekitar 51 persen anggaran yang tersedia telah digunakan hingga 27 Agustus 2026.
Efisiensi anggaran tersebut dilakukan ketika pemerintah tetap harus memastikan program MBG berjalan sesuai target dan menjangkau penerima manfaat di berbagai daerah.
Besaran realisasi juga menjadi indikator penting untuk melihat kebutuhan pembiayaan program hingga akhir tahun. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan distribusi makanan bergizi.
Pagu MBG 2027 Disiapkan Rp240 Triliun
Sementara itu, untuk tahun anggaran 2027, pemerintah menyiapkan pagu program MBG sebesar Rp240 triliun.
Menurut Sudaryono, sekitar 97 persen dari anggaran tersebut akan diarahkan langsung untuk pelaksanaan program MBG. Adapun sekitar 3 persen digunakan untuk kebutuhan operasional BGN.
Porsi operasional tersebut mencakup antara lain kegiatan pengawasan serta pembayaran gaji pegawai dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Jadi untuk operasional BGN sendiri sebetulnya hanya sekitar 3 persen dari anggaran itu, sekitar Rp6 triliun lah. Kan SPPG itu kan statusnya PPPK digaji di tempat kami, jumlah totalnya 30.000 lebih,” ujar Sudaryono.
Dengan struktur tersebut, sebagian besar anggaran 2027 tetap diarahkan untuk kebutuhan program utama, sementara biaya operasional lembaga dijaga pada porsi yang relatif kecil.
Efisiensi Jadi Sorotan
Penyisiran anggaran MBG menjadi bagian dari upaya pemerintah menata belanja agar penggunaan anggaran lebih efisien. Namun, langkah efisiensi tetap harus berjalan seiring dengan target pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Program MBG membutuhkan dukungan anggaran yang besar karena cakupan penerimanya luas dan pelaksanaannya melibatkan jaringan SPPG di berbagai daerah.
Karena itu, perubahan pagu dan realisasi anggaran menjadi salah satu aspek yang perlu terus dipantau untuk memastikan efisiensi tidak mengurangi kualitas maupun jangkauan program.
Untuk 2026, dari pagu awal Rp335 triliun, anggaran telah disesuaikan dua kali hingga menjadi Rp229 triliun. Sementara untuk 2027, pemerintah menyiapkan Rp240 triliun dengan sekitar 97 persen diarahkan untuk pelaksanaan MBG.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada besarnya anggaran, tetapi juga pada bagaimana setiap rupiah dapat digunakan secara efektif untuk mendukung tujuan utama program Makan Bergizi Gratis.
Komentar