JurnalPatroliNews – Jakarta – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa kolaborasi antara BKN dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan fondasi utama dalam memodernisasi manajemen ASN nasional.
Hal tersebut disampaikan saat beliau menjadi pembicara utama dalam BSSN Executive Town Hall 2026 di Depok, Kamis (22/1/2026).
Prof. Zudan menyoroti bahwa transformasi digital, seperti penerapan tanda tangan digital, telah mengubah paradigma kerja ASN menjadi lebih fleksibel (Work from Anywhere). Namun, fleksibilitas ini menuntut standar keamanan siber yang sangat tinggi.
“Tanpa perlindungan siber yang andal, digitalisasi justru berpotensi menimbulkan gangguan serius terhadap layanan publik dan stabilitas negara,” tegasnya.
Sinergi kedua lembaga ini kini menopang tata kelola sekitar 6,5 juta ASN yang tersebar di ratusan instansi pemerintah pusat dan daerah. Menurut Prof. Zudan, keberhasilan reformasi birokrasi memiliki tolok ukur yang sederhana: pelayanan publik harus menjadi lebih cepat, mudah, dan membahagiakan masyarakat.
Penggunaan teknologi yang dikawal oleh keamanan siber BSSN memastikan proses mutasi, promosi, dan layanan kepegawaian lainnya berjalan tanpa sekat birokrasi yang rumit.
Selain aspek teknis, Prof. Zudan berpesan agar setiap ASN di lingkup BSSN menanamkan nilai Adaptif sebagai bagian dari core values BerAKHLAK. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman dan dinamika penugasan adalah prasyarat bagi ASN untuk tetap relevan sebagai pelayan publik.
Beliau meyakini bahwa ke depan, BSSN akan tumbuh menjadi lembaga paling strategis dalam menghadapi tantangan global di ruang siber.
