JurnalPatroliNews | Jakarta – Irjen Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (10/11/2026). Putusan tersebut berkaitan dengan pelanggaran kode etik dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Meski menerima sanksi pemberhentian, Ahrie menyatakan akan mengajukan banding atas putusan majelis etik.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, majelis menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku Ahrie merupakan perbuatan tercela. Selain itu, dijatuhkan pula sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
“Diputuskan sanksi perilaku melanggar sebagai perbuatan tercela, sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Isir juga mengonfirmasi bahwa Ahrie menyatakan keberatan dan memilih menempuh upaya banding.
“AS menyatakan mengajukan banding,” lanjutnya.
Pelanggaran Kode Etik Jadi Dasar Sanksi
Dalam putusan sidang, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan yang disebut dilanggar meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 8 huruf c, serta Pasal 11 huruf a dan huruf b yang berkaitan dengan etika kelembagaan.
Berdasarkan putusan tersebut, majelis menjatuhkan dua bentuk sanksi, yakni sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH.
Pengajuan banding oleh Ahrie menjadi tahapan lanjutan yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan kode etik di lingkungan Polri.
Dugaan Penyadapan Libatkan Sejumlah Pihak
Sidang etik terhadap Ahrie berlangsung setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Penyidik Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya.
Perkara tersebut juga diduga berkaitan dengan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Berdasarkan keterangan penyidik yang diberitakan sebelumnya, dugaan aktivitas tersebut berlangsung pada periode 2025–2026.
Penyidik turut mendalami dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem tanpa proses verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Selain itu, penyidik mengusut dugaan penghapusan berkas atau rekaman hasil penyadapan pada Oktober 2026 yang diduga bertujuan menghilangkan jejak aktivitas tersebut.
Seluruh dugaan tindak pidana itu masih menjadi bagian dari proses penyidikan dan harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan pidana.
Empat Perwira Tinggi Terseret Perkara
Selain Ahrie, penyidik menetapkan tiga perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tersebut. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penetapan status tersangka terhadap keempat perwira tinggi tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan perkara pidana. Adapun sidang KKEP terhadap Ahrie merupakan proses penegakan disiplin dan kode etik internal Polri.
Kedua proses tersebut memiliki mekanisme dan konsekuensi hukum yang berbeda. Putusan etik berupa PTDH tidak dengan sendirinya menggantikan proses pembuktian dalam perkara pidana.
Banding Menjadi Tahap Berikutnya
Keputusan Ahrie mengajukan banding membuat penanganan perkara etiknya memasuki tahapan lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.
Publik kini menunggu perkembangan proses banding serta kelanjutan penyidikan pidana terhadap para tersangka lainnya.
Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penyadapan menyangkut penggunaan kewenangan dan instrumen teknologi yang seharusnya berada dalam koridor hukum. Transparansi proses penegakan etik maupun pidana diperlukan untuk memastikan pertanggungjawaban setiap pihak berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Komentar