JurnalPatroliNews – Jakarta – Sejumlah proyek pembangunan dan peningkatan jalan di Kabupaten Bogor dilaporkan tidak selesai hingga akhir tahun anggaran 2025. Banyak kontraktor yang tidak mampu menuntaskan pengerjaan sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
Fenomena ini menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan lantaran dianggap sebagai kejadian yang belum pernah terjadi secara masif pada era kepemimpinan sebelumnya.
Jhon Pasaribu, salah satu kontraktor di Kabupaten Bogor, menilai kegagalan ini berakar pada buruknya manajemen kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Menurutnya, kesalahan tidak sepenuhnya berada di tangan kontraktor, melainkan pada keterlambatan proses lelang proyek.
Ia mengungkapkan bahwa Pemkab baru menggelar tender pada bulan Juli dan Agustus, sehingga menyisakan waktu pengerjaan yang sangat sempit bagi pihak ketiga.
Ia mempertanyakan kebijakan Pemkab yang menunda lelang hingga penghujung tahun. Bagi proyek bernilai puluhan miliar rupiah, waktu tiga hingga empat bulan dianggap sangat tidak realistis untuk mencapai penyelesaian seratus persen.
Jhon menduga keterlambatan ini dipicu oleh adanya tarik-menarik kepentingan politis dalam menentukan pemenang proyek sebelum tender resmi dibuka.
Lebih lanjut, muncul tudingan mengenai adanya keterlibatan oknum yang diduga menjadi penentu ploting pemenang proyek. Informasi ini diperkuat oleh pengakuan sejumlah kontraktor dan pejabat internal di lingkungan Pemkab Bogor.
Isu pengaturan proyek ini bahkan diperparah dengan kesaksian Jhon yang mengaku penawarannya dianulir dalam beberapa titik lelang karena dirinya menolak untuk memberikan setoran di muka sebesar 3 persen.
Hingga saat ini, fenomena proyek mangkrak tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat karena menghambat aksesibilitas dan mobilitas warga.
Jhon menegaskan bahwa kondisi ini mencerminkan kegagalan kepemimpinan Bupati Rudi Susmanto dalam mengelola tata kelola birokrasi dan transparansi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bogor.
