JurnalPatroliNews | Lamongan — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu fondasi utama keberhasilan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Program magang pengurus KDKMP selama delapan hari pun digelar untuk memberikan pengalaman langsung kepada para pengelola koperasi mengenai tata kelola usaha, pengembangan bisnis hingga strategi menghadapi kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Program tersebut resmi ditutup di Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur, Sabtu malam (29/8/2026). Pada waktu yang sama, penutupan program juga berlangsung di Kopontren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari mengatakan, peserta mendapatkan pembelajaran berbasis praktik yang diharapkan dapat langsung diterapkan ketika mereka kembali ke daerah masing-masing.
“Para peserta membawa bekal pembelajaran nyata mengenai pengelolaan koperasi yang profesional, produktif, dan berkelanjutan untuk diterapkan di daerah masing-masing,” kata Destry.
Menurutnya, KDKMP harus menjadi ruang bersama untuk menghimpun sekaligus mengonsolidasikan berbagai potensi ekonomi desa. Dengan model tersebut, koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi dapat menjadi instrumen untuk memperluas manfaat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengurus Jadi Penentu Masa Depan KDKMP
Destry menegaskan, kekuatan KDKMP tidak cukup hanya ditopang oleh keberadaan gedung atau aktivitas usaha. Faktor terpenting berada pada kapasitas pengurus yang mengelolanya.
Karena itu, pengurus dituntut memiliki kemampuan profesional, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki semangat kewirausahaan.
“Keberhasilan kegiatan magang tidak hanya diukur dari kehadiran selama kegiatan berlangsung, melainkan dari langkah nyata yang lahir setelah peserta kembali ke daerah,” ujar Destry.
Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama magang diharapkan menjadi modal bagi pengurus untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mengembangkan kemampuan bisnis koperasi.
Destry juga menekankan pentingnya kolaborasi antara koperasi, pemerintah, dunia usaha dan berbagai lembaga pendukung agar KDKMP mempunyai akses lebih luas terhadap peluang pengembangan usaha.
“Kolaborasi antara koperasi, Pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendukung turut membuka peluang yang lebih luas bagi kemajuan KDKMP di seluruh Indonesia,” katanya.
Menurut Destry, pengurus merupakan ujung tombak dalam membentuk KDKMP yang modern, produktif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Jika koperasi dapat tumbuh sehat dan kuat, maka dampaknya tidak hanya dirasakan anggota, tetapi juga dapat memperkokoh fondasi ekonomi desa dan memperluas manfaat bagi masyarakat sekitar.
54 Pengurus dari 31 Provinsi Ikuti Magang
Program magang tersebut diikuti 54 pengurus KDKMP dari 31 provinsi di Indonesia. Peserta merupakan pengurus yang telah mendapatkan sertifikat pelatihan dasar perkoperasian melalui Learning Management System (LMS) maupun pelatihan perkoperasian lainnya.
Program ini diprioritaskan bagi KDKMP yang kegiatan operasionalnya telah berjalan serta memiliki bangunan yang telah tersedia.
Metode pembelajaran menggunakan dua pendekatan, yakni pembekalan materi dan study visit, serta praktik langsung melalui skema on the job training.
Materi yang diberikan mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi dan strategi kebijakan, prinsip serta penerapan tata kelola koperasi, hingga koordinasi antara pengurus dan pengelola.
Peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai kewirausahaan, kepemimpinan, pemetaan potensi, inovasi usaha, pengembangan circular business, inkubasi serta ekosistem bisnis berkelanjutan.
Aspek keuangan turut menjadi perhatian, termasuk pengelolaan keuangan, strategi pembiayaan dan permodalan koperasi. Selain itu, peserta mempelajari teknik penyusunan proposal bisnis, evaluasi usaha, mitigasi risiko, hingga praktik langsung di berbagai unit usaha koperasi.
“Kegiatan magang ini telah berakhir, namun perjalanan memajukan KDKMP baru saja dimulai. Terapkan pengalaman yang diperoleh, hadirkan inovasi, dan bangun koperasi yang kuat, modern, serta bermanfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Destry.
Lamongan Punya 317 KDKMP
Dari Lamongan, tantangan pengembangan KDKMP juga terlihat cukup nyata. Daerah tersebut tercatat memiliki 317 KDKMP yang telah terbangun secara fisik, jumlah yang disebut menjadi salah satu yang terbanyak di Indonesia.
Kepala Bidang Perkoperasian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Lamongan Yusup Efendi mengatakan, dari total tersebut, sebanyak 90 KDKMP pada tahap pertama telah mulai beroperasi.
“Dari jumlah tersebut, tahap pertama sebanyak 90 unit telah mulai beroperasi. Keberadaan KDKMP yang jumlahnya paling banyak di Lamongan membawa tantangan tersendiri,” kata Yusup.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar berada pada kesiapan pengurus. Meskipun secara fisik sejumlah bangunan koperasi telah berdiri, kemampuan pengelola dalam menjalankan operasional dan mengembangkan usaha masih perlu diperkuat.
Namun, respons masyarakat terhadap keberadaan KDKMP dinilai cukup positif.
Salah satu indikatornya terlihat ketika sebuah KDKMP di Lamongan mampu mencatat omzet hingga Rp14 juta dalam satu hari pada masa peluncuran awal. Produk yang paling banyak diminati masyarakat merupakan kebutuhan sehari-hari, seperti beras, minyak goreng dan elpiji.
“Ini membuktikan bahwa jika jalur logistik terjamin dan pengelolaan berjalan baik, keberadaan KDKMP akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Insya Allah kendala yang ada saat ini akan teratasi seiring berjalannya waktu dan semakin matangnya pengelolaan di tingkat desa,” ucap Yusup.
Bagi Kemenkop, pengalaman tersebut menjadi gambaran bahwa KDKMP memiliki ruang besar untuk berkembang. Tantangannya kini adalah memastikan koperasi tidak sekadar berdiri secara fisik, tetapi mampu menjalankan usaha secara sehat, profesional dan berkelanjutan.
Dengan bekal magang, penguatan kapasitas pengurus, dukungan pembiayaan serta kolaborasi berbagai pihak, KDKMP diharapkan dapat tumbuh menjadi salah satu motor baru perekonomian desa.
Komentar