JurnalPatroliNews – BALI – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud secara resmi membukapasokan air minum program pelatihan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pasokan air minum. Acara yang diselenggarakan di Bali beberapa waktu lalu dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Pada sambutannya, Restuardy Daud menekankan pentingnya percepatan pencapaian target nasional akses air minum aman. “Berdasarkan baseline, tahun 2019 capaian pada akses air minum aman sebesar 90,21%. Kita menargetkan pada tahun 2024 akses air minum dapat tercapai 100%. Namun, hingga 2023, kita baru mencapai sebesar 91,72%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,47% per tahun selama empat tahun terakhir. Jika tren ini tidak dipercepat, kita hanya akan mencapai 92,19% pada akhir 2024, meninggalkan kesenjangan sebesar 7,81% dari target,” jelasnya, dalan rilis yang diterima redaksi, Senin (9/9).
Ia juga mencatat bahwa perencanaan dan penganggaran terkait pasokan air minum masih menghadapi tantangan signifikan. “Kita melihat adanya ‘gap’ antara Rencana Kerja Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk air minum, yang tercatat sebesar 42,7% pada 2021, turun menjadi 35,3% pada 2022, dan 22,3% pada 2023,” imbuh Restuardy.
Selain itu, anggaran pemerintah daerah untuk manajemen air minum juga mengalami penurunan, dari Rp 7,3 triliun pada 2022 menjadi Rp 6,4 triliun pada 2023.
Komentar