JurnalPatroliNews – Jakarta – Komisi VI DPR RI merespons dugaan mark up atau penggelembungan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menegaskan, jika benar terjadi mark up, maka hal itu jelas melanggar prinsip akuntabilitas keuangan negara maupun korporasi.
“Kalaupun di awal proyek ada upaya-upaya mark up atau pelanggaran aturan hukum, tentu ini tidak sesuai dengan akuntabilitas keuangan negara maupun korporasi yang melalui BUMN,” ujar Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Herman menjelaskan bahwa meski proyek Whoosh dikerjakan dengan skema business to business (B2B) antara PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan pihak Tiongkok, proyek ini tetap dapat diperiksa oleh KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pasalnya, mayoritas (60%) saham KCIC dimiliki oleh konsorsium BUMN, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).
“Saya selalu tekankan, meskipun prosesnya B2B, proyek Whoosh tetap bisa disentuh oleh aparat penegak hukum karena 60 persen sahamnya milik BUMN,” tegas Herman.
Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2016, Whoosh mulai beroperasi pada Oktober 2023 dengan nilai investasi mencapai 7,27 miliar dolar AS (sekitar Rp118,37 triliun), termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS.
Dugaan kejanggalan biaya ini pertama kali disoroti oleh pengamat ekonomi politik, Managing Director PEPS, Anthony Budiawan, yang membandingkan biaya pembangunan Whoosh dengan proyek kereta cepat di Tiongkok.
“China hanya menghabiskan 17–30 juta dolar AS per kilometer, sementara Indonesia mencapai 41,96 juta dolar AS per kilometer,” ujar Anthony.
Ia mencontohkan, proyek kereta cepat Shanghai–Hangzhou sepanjang 154 km dengan kecepatan maksimum 350 km/jam hanya menelan biaya 22,93 juta dolar per km.
Dengan demikian, proyek KCJB dinilai lebih mahal sekitar 19 juta dolar per km, atau mengalami kemahalan hingga 2,7 miliar dolar AS.
Selain dugaan mark up, KCIC juga menghadapi kesulitan keuangan. Konsorsium PSBI yang memegang mayoritas saham mencatat kerugian Rp4,195 triliun pada 2024 dan Rp1,625 triliun pada semester I 2025, disebabkan beban utang besar, bunga pinjaman ke Tiongkok, serta biaya operasional tinggi.
Sementara itu, KPK telah memulai penyelidikan terhadap dugaan korupsi proyek Whoosh ini sejak awal 2025. Lembaga antirasuah tersebut tengah mengumpulkan data dan keterangan dari berbagai pihak, termasuk pejabat BUMN terkait dan pihak KCIC.
