JurnalPatroliNews – Zagreb – Pemerintah Kroasia resmi memberlakukan kembali program wajib militer (wamil) setelah 17 tahun dibekukan. Langkah ini diambil untuk memperkuat sistem pertahanan nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, termasuk dampak berkepanjangan perang Rusia–Ukraina.
Kebijakan tersebut disetujui oleh mayoritas anggota Parlemen Kroasia di Zagreb pada Jumat (24/10/2025) waktu setempat. Menteri Pertahanan Kroasia, Ivan Anusic, mengatakan keputusan ini diambil sebagai respons atas meningkatnya berbagai ancaman yang memerlukan kesiapsiagaan nasional.
“Dalam menghadapi ancaman apa pun, membela negara adalah hal yang krusial,” ujar Anusic, dikutip dari Al-Jazeera, Sabtu (25/10/2025).
Kroasia sebelumnya menghentikan wajib militer pada 2008, setahun sebelum secara resmi bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Namun, pemerintah menilai kondisi keamanan regional saat ini menuntut adanya pelatihan dasar militer bagi warga negara untuk memperkuat pertahanan nasional.
Berdasarkan rencana pemerintah, sekitar 18.000 pria berusia 18 tahun akan direkrut setiap tahun untuk menjalani pelatihan militer selama dua bulan. Sementara itu, perempuan tidak diwajibkan mengikuti program ini. Bagi mereka yang menolak wajib militer dengan alasan hati nurani, pemerintah memberikan opsi untuk menjalani tugas sipil selama tiga hingga empat bulan, seperti bergabung dalam tim tanggap bencana.
Peserta wajib militer akan menerima gaji sekitar 1.100 Euro atau setara Rp18 juta per bulan. Mereka yang telah menyelesaikan masa pelatihan juga akan mendapatkan prioritas dalam rekrutmen kerja di lembaga pemerintahan dan perusahaan milik negara.
Kroasia, negara berpenduduk sekitar 3,8 juta jiwa yang bergabung dengan Uni Eropa pada 2013, menyebut bahwa kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk menghadapi potensi ancaman militer, tetapi juga untuk memperkuat kesiapan menghadapi bencana alam yang kian sering terjadi.
Langkah Kroasia ini menambah daftar negara Eropa Timur yang kembali menghidupkan sistem wajib militer sebagai strategi memperkuat pertahanan nasional dan solidaritas warga negara di tengah dinamika geopolitik global yang tak menentu.
