JurnalPatroliNews | Semarang – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola koperasi petani tebu sebagai bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan dan mempercepat swasembada gula. Penguatan tersebut dilakukan melalui pendampingan kelembagaan, peningkatan tata kelola usaha, akses pembiayaan, hingga penguatan kemitraan dengan industri pengolahan gula.
Komitmen itu disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat menghadiri Rembuk Petani Tebu Rakyat dalam Penguatan Ekosistem Industri Gula melalui Sinergi Koperasi, LPDB Koperasi dan PT PG Rajawali I di Semarang, Selasa (14/7/2026).
Menurut Ferry, sektor pergulaan menjadi salah satu prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai target swasembada pangan nasional.
“Kegiatan hari ini merupakan bagian untuk menerjemahkan cita-cita besar tentang bagaimana koperasi dapat membantu kegiatan di sektor kehidupan masyarakat, khususnya sektor pertanian, tanaman pangan, dan perkebunan,” ujar Ferry.
Koperasi Jadi Penggerak Industri Gula
Ferry menilai keberhasilan industri tebu nasional tidak hanya diukur dari peningkatan produksi gula, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor tersebut.
Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi antara koperasi, pemerintah, dan pelaku industri agar koperasi petani tebu mampu menjadi penggerak utama rantai produksi gula nasional.
Ke depan, hasil panen petani yang dihimpun melalui koperasi direncanakan akan diserap oleh PT PG Rajawali I, sehingga petani memperoleh kepastian pasar sekaligus jaminan harga yang lebih stabil.
Setelah diproses menjadi gula konsumsi, produk tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga dapat didistribusikan melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai daerah.
LPDB Didorong Perkuat Permodalan dan Pendampingan
Selain memperkuat kelembagaan koperasi, Kemenkop juga mendorong pemanfaatan fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi.
Menurut Ferry, LPDB tidak hanya berfungsi sebagai penyedia akses modal, tetapi juga akan berperan dalam program inkubasi usaha, pendampingan manajemen, hingga peningkatan tata kelola koperasi agar semakin profesional dan berdaya saing.
“LPDB sebagai lembaga institusi akan mempercepat proses transformasi supaya koperasi-koperasi seperti koperasi petani tebu ini bisa diarahkan untuk semakin produktif dan juga semakin profesional,” katanya.
Sinergi dengan Kementerian Pertanian
Kemenkop juga memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi sektor pertanian, termasuk komoditas tebu.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai momentum saat ini sangat tepat untuk menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan badan usaha koperasi.
Ia menyebut Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam pemenuhan berbagai komoditas pangan, sementara tantangan berikutnya adalah meningkatkan produksi komoditas strategis seperti gandum, kedelai, bawang putih, hingga gula.
Sudaryono menambahkan, kebutuhan gula konsumsi nasional saat ini sebagian besar telah dipenuhi dari produksi dalam negeri. Namun, pemerintah masih berupaya mengurangi ketergantungan impor gula rafinasi untuk industri serta menyiapkan peningkatan produksi tebu guna mendukung pengembangan bioetanol E10 hingga E20.
“Ini saatnya kebangkitan pertanian yang dibungkus melalui koperasi. Presiden sangat fokus agar produktivitas pertanian meningkat, petaninya sejahtera, dan jalur bisnisnya dikelola melalui koperasi,” tegas Sudaryono.
Melalui penguatan tata kelola koperasi, dukungan pembiayaan, serta sinergi lintas kementerian dan pelaku industri, pemerintah berharap koperasi petani tebu mampu menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.
Komentar