JurnalPatroliNews – Jakarta – Luhut Binsar Panjaitan (LBP), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), belum lama ini membuat pernyataan yang membuat lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), panas dingin.
LBP yang juga Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit, menyebut, adanya pemilik 9 juta hektar lahan sawit, belum membayar pajak.
LBP telah meminta BPKP, untuk mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya, terdapat 20,4 juta hektar kelapa sawit di Indonesia.
Dari 20,4 juta hektar tersebut, yang terdaftar secara resmi hanya 16,8 juta hektar.
“Saya minta BPKP audit, baru saya tahu 7,3 juta hektar yang bayar pajak. Seluruh izin kelapa sawit 20,4 juta hektar, yang terdaftar 16,8 hektar. Belum bayar pajak sekitar 9 juta hektar,” ungkap Luhut, Kamis (11/5/23).
Ia langsung melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hasil dari temuan BPKP itu.
“Jadi, saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), ‘Eh itu yang lain ke mana?’ Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari,” lanjut Luhut.
LBP menyarankan kepada Jokowi, agar tidak mengambil langkah hukum, terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak tersebut.
Dari pada mengambil langkah hukum, lanjutnya, lebih baik Jokowi memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut, sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, ‘Jadi gimana?’, pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil Pemerintah,” sarannya.
“Kalau dibawa ke pengadilan, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), 2023 gak selesai-selesai. Kungfu pengadilan itu macam-macam. Jadi bikin sederhana saja,” pungkasnya.
Komentar