JurnalPatroliNews -Jakarta – Unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh persatuan kepala Desa seluruh Indonesia pada Januari lalu, kini berbuntut panjang dan menjadi perhatian Pemerintah.
Pasalnya, para kades kembali menuntut Pemerintah agar menaikkan anggaran dana desa sebesar 10 persen dari total APBN tahun 2024, dan itu setara dengan Rp300 triliun.
Permintaan para kades dengan nilai yang cukup fantastis itu, menarik perhatian para pejabat, termasuk Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, dan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.
Kedua tokoh Nasional itu pun memberikan tanggapan yang berbeda, saat menghadiri acara ‘Desa Bersatu’, di GBK, Minggu (19/03/23). Megawati, mengatakan kepada para Kades untuk fokus bekerja dulu, bukan meributkan dana Desa.
“Kalau kalian (kades) hanya bicara, mesti dibagi duitnya segini, mesti gini. Kerja dulu (untuk desa),” ujar Megawati, di depan ribuan kepala Desa.
Mendengar perkataan Megawati tersebut, para Kades pun menyambutnya dengan riuh. Megawati menilai, pentingnya kontribusi Kepala Desa, harus sejalan dengan Anggaran yang diberikan.
Sementara itu, LBP yang ikut mengomentari persoalan itu, menjelaskan beberapa hal kepada kepala desa yang hadir di GBK.
“Mengenai Undang-Undang Desa dan seterusnya, saya kira tadi sudah dijelaskan, biarlah nanti diproses dengan baik dan dilakukan dengan tenang. Jangan menimbulkan pertikaian di antara kita,” jelas LBP.
LBP mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi), juga fokus ingin mengembangkan Desa-desa di Indonesia. Sebab itu, Pemerintah dengan hati-hati menganggarkan dana desa yang akuntabel dan efisien, sehingga visi misi dapat dicapai bersama.
Selain itu, LBP menyebut, Pemerintah saat ini juga tengah mempersiapkan Regulasi yang jelas, agar tidak menimbulkan protes dan ketersinggungan.
Sebaliknya, Surta Wijaya, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), selaku Organisasi yang menaungi para kepala desa di Indonesia, tetap pada pendiriannya.
“Tetapi jangan selalu desa untuk dimarjinalkan (dari Kota). Bukan perkotaan saja yang harus dibangun, tetapi di Desa sekarang harus jadi garda terdepan sekarang,” tutur Surta.
“Agar tidak lagi orang berpikir, ‘Mari kita ke Kota’. Tidak lagi orang mengais ke Kota, tetapi harus turun dan lari ke Desa. Semua itu jawabannya adalah dana desa, sepakat? Jadi 10 persen ke depan harga mati dana Desa dari APBN, setuju?” Serunya, disambut tepuk tangan.
Komentar