JurnalPatroliNews – Jakarta -Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan hingga pertengahan November 2025 mencapai Rp 19,31 triliun dari pagu efektif sebesar Rp 29,51 triliun. Angka tersebut setara dengan 65,52 persen serapan anggaran pada tahun berjalan.
“Per 17 November 2025, realisasi belanja Kementerian Perhubungan sebesar Rp 19,33 triliun atau 65,52 persen dari pagu efektif Rp 29,51 triliun,” ujar Dudy seperti dilansir dari Antara, Rabu (19/11/2025).
Menhub menyampaikan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan penyerapan anggaran menjelang penutupan tahun. Ia menegaskan bahwa seluruh unit kerja terus berupaya memaksimalkan realisasi sesuai target yang telah ditetapkan.
Dudy menjabarkan capaian anggaran pada masing-masing direktorat jenderal. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencatat serapan Rp 7,2 triliun atau 70 persen dari pagu Rp 10,3 triliun. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menyerap Rp 3,8 triliun atau 74,75 persen dari total pagu Rp 5,1 triliun.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian baru menyerap Rp 2,96 triliun atau 44,04 persen dari alokasi Rp 6,7 triliun. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mencatat realisasi Rp 2,5 triliun atau 58,33 persen dari pagu Rp 4,3 triliun.
Menurut Dudy, sejumlah faktor menyebabkan serapan anggaran belum optimal, salah satunya penyesuaian akibat penerapan skema buka tutup anggaran pada awal 2025. Kebijakan tersebut dinilai membutuhkan adaptasi internal yang berdampak pada keterlambatan sejumlah program.
“Kami berharap koordinasi semakin lancar agar penyerapan bisa dipercepat menjelang akhir tahun. Pengalaman 2025 akan menjadi acuan kami pada 2026,” ujarnya.
Selain evaluasi tahun berjalan, Kemenhub juga membahas alokasi anggaran tahun 2026 yang telah ditetapkan sebesar Rp 28,48 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 59,2 persen atau Rp 16,8 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas.
Dudy menegaskan bahwa penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung keselamatan, keamanan, dan konektivitas nasional akan tetap menjadi prioritas utama Kemenhub pada 2026.
