JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap layanan kesehatan di Papua setelah muncul laporan seorang ibu hamil ditolak oleh empat rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.
Instruksi itu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Usai rapat, Tito mengatakan dirinya telah meminta Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri untuk menyambangi keluarga korban. “Perintah Presiden Prabowo jelas, yakni lakukan audit. Telusuri di mana letak masalahnya. Rumah sakit dikumpulkan, termasuk pejabat dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan rumah sakit swasta,” ujar Tito.
Kementerian Kesehatan turut melakukan langkah cepat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terbang ke Jayapura bersama tim gabungan Kemendagri dan Kemenkes untuk memulai audit lapangan.
Pemeriksaan langsung akan menyoroti regulasi daerah, sistem rujukan pasien, hingga kesiapan fasilitas medis di setiap rumah sakit yang terlibat.
Menurut Tito, audit juga akan mendalami konsistensi regulasi kesehatan di Papua. “Ada Peraturan Bupati yang mengatur RS Kabupaten Jayapura dan aturan lain di tingkat provinsi. Kasus ini berakhir di RSUD, jadi semua regulasi harus dicek ulang,” katanya.
Kemenkes menurunkan tim teknis untuk mengkaji aspek layanan mulai dari fasilitas darurat, kesiapan tenaga medis, hingga tata kelola manajemen rumah sakit.
Pemerintah berharap temuan awal dapat mengungkap celah sistem rujukan yang diduga menjadi hambatan utama dalam layanan darurat bagi pasien ibu hamil tersebut.
Sementara itu, RSUD Yowari yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan menyatakan telah menjalankan prosedur sesuai ketentuan. Direktur RSUD Yowari, Maryen Braweri, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
“Tim independen akan menginvestigasi kasus ini. Kami siap membuka data sesuai kebutuhan pemeriksaan,” ujarnya.
Kasus penolakan pasien ibu hamil ini memicu perhatian publik terhadap kesiapan layanan kesehatan di Papua, terutama dalam menangani kasus gawat darurat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat. Pemerintah pusat memastikan audit akan berlangsung cepat agar kejadian serupa tidak terulang.
