JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) harus dijalankan secara profesional oleh badan usaha terkait tanpa melibatkan dana publik dari APBN.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya menanggapi usulan dari Danantara agar pemerintah turut menanggung restrukturisasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“KCIC itu di bawah Danantara, ya. Seharusnya mereka sudah memiliki manajemen dan sumber dividen sendiri. Setiap tahun mereka bisa memperoleh sekitar Rp80 triliun atau lebih.
Jadi harusnya bisa dikelola dari situ, jangan sampai pemerintah yang menanggung lagi,” ujar Purbaya dalam Zoom Meeting bersama wartawan, Jumat (10/10/2025).
Menurut Purbaya, pemerintah ingin menghentikan praktik di mana negara ikut menanggung risiko dari proyek komersial yang seharusnya menjadi tanggung jawab badan usaha. Ia menegaskan, pemisahan antara urusan bisnis dan kebijakan negara harus diterapkan secara tegas.
“Jangan sampai kalau untung jadi milik swasta, tapi kalau rugi ditanggung pemerintah. Itu yang sedang kita ubah,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, juga memastikan bahwa pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dalam proyek KCIC.
“Kereta Cepat Jakarta–Bandung itu murni business to business (B2B), jadi tidak ada utang pemerintah di dalamnya. Proyek ini dilakukan oleh konsorsium badan usaha Indonesia dan China, di mana pihak Indonesia diwakili oleh PT KAI,” jelas Suminto di Bogor, Jawa Barat.
Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui Pilar Sinergi Indonesia (PT KAI, Wijaya Karya, Jasa Marga, dan PTPN) yang memegang 60 persen saham, serta konsorsium perusahaan perkeretaapian China yang memegang 40 persen saham.
Skema pembiayaan proyek tersebut berbasis komersial murni, tanpa jaminan keuangan dari negara.
