JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan realisasi subsidi dan kompensasi listrik bagi masyarakat pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp 210 triliun.
Angka tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas sektor energi nasional.
Hal itu disampaikan Bahlil saat memaparkan laporan sektor energi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
“Dari total subsidi listrik, antara subsidi dan kompensasi untuk 37 golongan, sebanyak 24 golongan menerima subsidi dan 13 golongan menerima kompensasi. Totalnya kurang lebih sekitar Rp 210 triliun untuk subsidi dan kompensasi listrik pada 2025,” ujar Bahlil.
Ia menjelaskan, angka tersebut telah mencakup alokasi sekitar Rp 12 triliun yang digunakan untuk pembayaran diskon tarif listrik.
Diskon tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah yang berlaku pada periode Maret, April, dan Mei 2025.
Bahlil menegaskan bahwa realisasi anggaran subsidi dan kompensasi listrik tersebut masih berada dalam koridor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan.
Menurutnya, hingga saat ini tidak terdapat perubahan maupun penambahan anggaran di luar yang telah disepakati dalam nota keuangan.
“Ini masih on the track. Belum ada perubahan atau penambahan anggaran, masih sesuai dengan batasan APBN yang ditetapkan pada 17 Agustus 2025,” tegasnya.
Selain memaparkan soal subsidi listrik, Bahlil juga melaporkan perkembangan pemulihan pasokan listrik di sejumlah wilayah terdampak bencana, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Ia menyebutkan bahwa pemulihan kelistrikan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Sementara itu, kondisi kelistrikan di Aceh masih dalam tahap pemulihan. Pasokan listrik di wilayah tersebut saat ini baru mencapai rata-rata 60 megawatt dari total kebutuhan sekitar 110 megawatt. Sebagian pasokan masih mengandalkan penggunaan generator set.
Bahlil menjelaskan bahwa pemulihan kelistrikan di Aceh sangat bergantung pada penyelesaian jaringan gardu induk yang progres pengerjaannya telah mencapai sekitar 80 hingga 90 persen.
Pemerintah menargetkan pekerjaan tersebut dapat rampung dalam beberapa hari ke depan.
“Kalau ini selesai, maka aliran listrik dari Arun dan Bireuen bisa masuk secara normal, dan transmisi jalur Sumatera sudah bisa terhubung,” kata Bahlil.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa normalisasi transmisi listrik tidak serta-merta membuat seluruh desa langsung teraliri listrik. Masih terdapat sejumlah wilayah dengan kerusakan infrastruktur berat, seperti akses jalan terputus, jaringan tegangan rendah yang rusak, serta tiang listrik yang roboh.
Selain itu, beberapa wilayah di Aceh masih mengalami genangan banjir. Bahlil menegaskan bahwa pemaksaan aliran listrik dalam kondisi tersebut justru dapat membahayakan keselamatan masyarakat.
“Kalau ini kita paksakan untuk dialiri listrik, justru berisiko menimbulkan kecelakaan di masyarakat,” pungkasnya.
