JurnalPatroliNews | Bangkok — Perubahan teknologi, pergeseran demografi, hingga dinamika ekonomi global terus mengubah wajah dunia kerja. Menghadapi kondisi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama dengan International Labour Organization (ILO) untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan tetap adaptif sekaligus mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, saat menyampaikan Country Statement dalam agenda Open Session with ILO pada Senior Labour Officials Meeting (SLOM) di Bangkok, Thailand, Selasa (25/8/2026).
Indah menilai perubahan yang berlangsung di pasar kerja tidak dapat direspons hanya dengan kebijakan sektoral. Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, organisasi internasional, serta negara-negara di kawasan untuk memastikan pekerja mampu beradaptasi terhadap perkembangan dunia kerja.
“Atas nama Pemerintah Indonesia, izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada ILO atas dukungan yang terus diberikan, khususnya melalui berbagai inisiatif memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional,” ujar Indah.
Indonesia-ILO Perkuat Kapasitas SDM
Hubungan Indonesia dengan ILO selama ini telah diwujudkan melalui berbagai program penguatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk bagi aparatur dan petugas layanan publik di bidang ketenagakerjaan.
Dalam periode 2022–2026, kerja sama tersebut antara lain mencakup pelatihan Public Employment Services (PES) dan Start and Improve Your Business (SIYB). Selain itu, ILO juga memberikan dukungan terhadap sejumlah agenda strategis ketenagakerjaan di kawasan ASEAN.
Menurut Indah, pengalaman tersebut menjadi fondasi untuk memperluas kerja sama pada periode mendatang. Indonesia membuka ruang bagi pertukaran pengetahuan yang lebih intensif serta dialog kebijakan yang mampu menjawab perubahan kebutuhan pasar kerja.
“Ke depan, Indonesia menyambut terbuka perluasan cakupan kerja sama melalui pertukaran pengetahuan dan dialog kebijakan intensif untuk menjawab berbagai tantangan serta peluang di era future of work,” katanya.
Pelindungan Awak Kapal Jadi Prioritas
Salah satu agenda yang mendapat perhatian Indonesia dalam pertemuan tersebut adalah implementasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan yang telah diratifikasi Indonesia.
Indah menekankan bahwa ratifikasi konvensi tersebut harus diikuti dengan penguatan pelaksanaan di lapangan. Perlindungan terhadap pekerja sektor perikanan, khususnya awak kapal perikanan, dinilai perlu mencakup tata kelola yang baik, standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengawasan ketenagakerjaan, pemenuhan hak dasar pekerja, hingga akses terhadap jaminan sosial.
Langkah tersebut menjadi penting karena sektor perikanan memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda dengan sektor lainnya, termasuk risiko kerja dan kondisi kerja yang membutuhkan perhatian khusus.
Dorong ASEAN-ILO Lebih Responsif
Indonesia juga membawa pesan mengenai perlunya memperkuat kerja sama ASEAN-ILO agar lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masing-masing negara anggota.
Program regional, menurut Indonesia, perlu diarahkan pada hasil yang terukur dan relevan dengan kondisi ketenagakerjaan di tiap negara. Kerja sama kawasan tidak cukup berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi harus mampu menghasilkan langkah konkret dalam menjawab tantangan pasar kerja.
Di tengah percepatan transformasi ekonomi dan teknologi, kebijakan ketenagakerjaan juga dituntut mampu mengantisipasi munculnya jenis pekerjaan baru, perubahan kebutuhan kompetensi, serta tantangan perlindungan pekerja.
Indonesia Ingin Pasar Kerja Makin Tangguh
Indonesia berharap kemitraan dengan ILO dan negara-negara anggota ASEAN dapat terus berkembang dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kompetitif sekaligus memberikan perlindungan memadai bagi pekerja.
“Indonesia berharap dapat terus menjalin hubungan erat dengan ILO dan seluruh negara anggota ASEAN dalam membangun pasar kerja yang kompetitif, tangguh, lincah, inklusif, serta siap mengantisipasi berbagai peluang maupun tantangan masa depan,” tutur Indah.
Bagi Indonesia, sinergi tersebut menjadi bagian penting dari strategi menghadapi era future of work, ketika perubahan teknologi dan ekonomi global menuntut kebijakan ketenagakerjaan yang lebih cepat beradaptasi tanpa mengesampingkan hak dan perlindungan pekerja.
Komentar