JurnalPatroliNews – Jakarta – Di periode kedua Jokowi banyak melakukan blunder politik yang mengancam kondusifitas penduduk Indonesia diberbagai tempat. Atas nama pembangunan lewat investasi tapi hanya dikuasi oleh segelintir orang tertentu, kenapa? Karena atas nama investasi juga mengusir penduduk yang sudah mendiami daerah itu turun- temurun dari nenek moyang mereka yang kini dipaksa untuk pindah!
Investasi kok sadis, untuk siapakah investasi itu dilakukan pemerintah sekarang? Atas nama investasi banyak wilayah diberbagai tempat dikuasai oleh pemilik modal, enak betul yak?. Lalu investasi itu dilakukan untuk siapa? Siapa yang menikmati lebih banyak? Sungguh miris melihat kebijakan pemerintahan Jokowi sekarang mirip-mirip tindakan ‘PKI’ dizaman orde lama, “ungkap pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen kepada wartawan di Jakarta (12/09).
Sekarang pemerintah memperlakukan rakyat mirip- mirip ‘jongos’ atau budaknya kaum berduit, lalu untuk apa pemerintah itu ada kalau kerjanya bukan membela kepentingan rakyatnya. Kepentingan siapa yang hendak dibela pemerintahan Jokowi sekarang? Apakah Jokowi sedang atau sudah tersandera oleh kepentingan aseng/ asing?, hanya Tuhanlah yang tahu, “dugaan aktivis organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) itu.
Harusnya investasi itu diperuntukkan sebesar- besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dimana investasi itu landing bukan malah menggusur penduduk yang sudah turun temurun mendiami wilayah atau tempat itu. Ini yang membuat miris, kejadian rampang dan pulau komodo merupakan dua kejadian yang hampir sama kejadiannya. Penduduk setempat dipaksa cabut dari lokasi tempat investasi itu, “sebut ketua umum OKP itu.
Buat apa ada investasi? kalau hanya menimbulkan atau menciptakan kesengsaraan buat rakyat setempat? Rakyat berharap dengan adanya investasi maka hidup mereka- mereka yang tinggal di lokasi investasi mendapatkan keuntungan lebih besar bukan ala kadarnya. Sungguh terlalu pemerintah sekarang ini, “kritik Silaen.
Inilah kegagalan presiden Jokowi diakhir masa jabatannya, kayaknya sudah ABS (asal bapak senang). Banyak menempatkan orang (pejabat) ditempat yang tidak seharusnya atau malah belum pas waktunya tapi dipaksakan menjabat sehingga tidak memiliki sense of crisis terhadap penderitaan rakyat. Orang yang ditempatkan pada jabatan tersebut belum ‘mubaligh’ secara pengalaman dan pengetahuan, “imbuhnya.
Sehingga jabatan yang diembannya bagaikan hasil dari kemampuan sebagai ‘penjilat’ terhadap penguasa ‘zolim dan rakus’. Sehingga nalar dan akal sehatnya jadi ‘dongo‘ atau IQ jongkok ketika berhadapan dengan ‘tekanan’ yang akhirnya cuma bisa mengekor tanpa argumentasi lalu diam seribu bahasa. Beda kalau pemimpin yang the man the right place akan cenderung mencari jalan keluar yang terbaik dan win- win solution, bukan menyengsarakan masyarakat, “jelas alumni Lemhanas Pemuda 2009 itu.
Pembangunan yang serampangan tentu saja tidak akan memberikan perubahan apapun kepada rakyat banyak kecuali hanya mementingkan keuntungan kepada sekelompok atau segelintir orang yang dapat mengakses informasi tersebut diluar itu akan jadi obyek- obyek yang akan dijadikan alat untuk memperkaya yang sudah kaya, “tandasnya.
Komentar