JurnalPatroliNews, Jakarta – Ahli hukum tata negara Refly Harun memberi respons terkait pihak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang yang menggugat Kemenkum HAM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Refly Harun, kasus ambil alih Partai Demokrat ini sangat bergantung pada sinyal istana sebagaimana kasus-kasus lainnya. Bahkan, Refly juga mengatakan bahwa sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menegur KSP Moeldoko dengan keras terkesan seperti mendukung kubu KLB Deli Seradang.
“Jokowi sama sekali tidak mempersoalkan tindakan Moeldoko, bahkan bisa dibilang diam-diam menyetujui,” ujarnya kepada GenPI.co, Minggu (27/6).
“Bargaining position Moeldoko kuat kalau berhasil menguasai Demokrat. Bukan tidak mungkin bisa jadi capres atau cawapers,” ujarnya.
Seperti diketahui, pengajuan gugatan tersebut dilayangkan dalam rangka meminta kepengurusan hasil KLB disahkan. Hal ini merupakan upaya agar KSP Moeldoko menjabat sebagai Ketua Umum, sedangkan Jhoni Allen diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2021-2025.
“Upaya merebut Partai Demokrat itu belum selesai. Masih ada ancaman bagi pihak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” tandasnya.
(wte)
Komentar