JurnalPatroliNews – Jakarta – Perusahaan teknologi raksasa Microsoft memutuskan untuk menarik keterlibatan teknisi asal Tiongkok dari proyek-proyek yang berkaitan dengan pertahanan Amerika Serikat, setelah mencuat kekhawatiran terkait potensi ancaman siber dan kebocoran data rahasia.
Dilaporkan oleh Reuters pada Sabtu, 19 Juli 2025, keputusan ini diambil menyusul temuan investigatif dari ProPublica yang mengungkap bahwa tenaga ahli dari China sempat terlibat dalam sistem cloud computing militer yang dikembangkan untuk Pentagon.
Dalam laporan tersebut disebutkan, meski pengawasan terhadap proyek dilakukan secara ketat oleh pihak AS, sebagian petugas pengawas dinilai tidak memiliki kapasitas teknis memadai untuk mengidentifikasi risiko yang bisa muncul dari keterlibatan teknisi asing.
Microsoft, yang diketahui menjadi penyedia utama infrastruktur teknologi bagi berbagai lembaga pemerintah AS, sebelumnya juga pernah mengalami serangan siber dari kelompok peretas yang diduga berasal dari China dan Rusia.
Meski begitu, Microsoft mengklaim bahwa semua penggunaan tenaga kerja asing dalam proyek pemerintah telah dilaporkan secara transparan saat proses persetujuan kontrak berlangsung.
Frank Shaw, juru bicara Microsoft, menyatakan bahwa perusahaan kini telah merevisi pendekatannya dalam memberikan layanan dukungan teknis, terutama untuk klien dari sektor militer AS.
“Dalam menanggapi kekhawatiran yang muncul baru-baru ini, kami menegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi tim teknis berbasis di China yang terlibat dalam mendukung layanan militer AS,” ungkap Shaw lewat pernyataan resminya di platform X.
Menanggapi temuan tersebut, Senator Republik Tom Cotton dari Arkansas melayangkan surat resmi kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Dalam surat tersebut, ia meminta klarifikasi terkait keterlibatan tenaga kerja asing dalam proyek-proyek pertahanan nasional.
Cotton menekankan bahwa kemampuan siber yang dimiliki oleh Tiongkok merupakan salah satu ancaman paling serius bagi keamanan nasional Amerika.
Sebagai tanggapan, Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengumumkan bahwa pihaknya akan melaksanakan audit menyeluruh terhadap seluruh kontrak cloud militer selama dua minggu ke depan.
“Mulai saat ini, pihak dari China tidak akan lagi dilibatkan dalam penyediaan layanan cloud untuk kebutuhan pertahanan Amerika Serikat,” tegas Hegseth melalui video yang dirilis ke publik lewat platform X.
