JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan harus berjalan maksimal dan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Gubernur Papua Pegunungan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Agenda tersebut membahas program nasional 3 juta rumah dan pembangunan khusus di Papua Pegunungan.
Tito menekankan bahwa Papua Pegunungan dipilih sebagai prioritas karena memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, yakni 30,03 persen, serta angka backlog perumahan terbesar di kawasan Papua Raya.
“Papua Pegunungan mencatat tingkat kemiskinan paling tinggi, sekaligus jumlah keluarga terbanyak yang belum memiliki rumah layak huni. Itu sebabnya Presiden memerintahkan pembangunan 2.200 rumah di wilayah ini,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).
Menurutnya, proyek ini adalah wujud nyata kehadiran negara di wilayah dengan kerentanan sosial-ekonomi yang tinggi. Selain kemiskinan, tantangan juga datang dari faktor keamanan dan tingginya harga material bangunan. Karena itu, Tito menegaskan pelaksanaannya harus dilakukan secara terkoordinasi dan sesuai aturan.
Di kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Ia menilai tantangan di Papua Pegunungan memang besar, tetapi justru di situlah negara harus hadir.
“Walau ada persoalan keamanan, biaya logistik, dan kemiskinan, negara tetap hadir. Ini perintah langsung Presiden Prabowo untuk menjamin masyarakat Papua mendapatkan rumah layak huni,” kata Maruarar.
Untuk teknis lapangan, ia menunjuk Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Azis Andriansyah, sebagai penanggung jawab. Maruarar juga menekankan agar tata kelola dan standar pelaksanaan dijaga setinggi mungkin.
“Pembangunan ini bukan sekadar menghadirkan rumah, tapi juga memberi harapan baru serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Wamendagri Ribka Haluk memimpin rapat lanjutan bersama Azis Andriansyah dengan menghadirkan perwakilan Kemendagri, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Rapat tersebut membahas koordinasi teknis, mulai dari status lahan, desain rumah, hingga skema anggaran pembangunan.
