JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menanggapi santai laporan dugaan korupsi yang dilayangkan terhadap dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu terkait proyek command center serta renovasi gedung A dan B Bawaslu RI tahun anggaran 2024.
Menurut Bagja, pihaknya telah menindaklanjuti seluruh persoalan yang berkaitan dengan proyek tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Yang jelas, Bawaslu telah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Bagja saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Bagja juga mengaku heran dengan laporan tersebut, sebab dasar laporan yang digunakan adalah data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Padahal, Bawaslu selama ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. “Hal tersebut terbukti dengan adanya WTP,” tegasnya.
Sebelumnya, Gerakan Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) melaporkan Rahmat Bagja ke KPK pada Selasa (21/10/2025). Laporan tersebut terkait dua proyek besar Bawaslu RI tahun 2024, yaitu proyek command center dan renovasi gedung A dan B.
Koordinator Gabdem, Guntur Harahap, menyebut laporan telah diterima oleh bagian pengaduan masyarakat KPK. “Kami membuat laporan aduan masyarakat terkait dua proyek besar pada tahun 2024.
Pertama proyek command center, dan kedua dugaan pada proyek renovasi gedung A dan B Bawaslu RI,” ujar Guntur kepada wartawan di gedung KPK.
Guntur menambahkan, dugaan tindak pidana korupsi dalam kedua proyek tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp12,14 miliar. Berdasarkan hasil investigasi BPK RI, proyek renovasi gedung A dan B yang bernilai Rp715 miliar diduga menyebabkan potensi kerugian sebesar Rp1,14 miliar.
Sementara proyek command center yang bernilai Rp339 miliar berpotensi menimbulkan kerugian sekitar Rp11 miliar.
Selain Rahmat Bagja, Gabdem juga melaporkan tiga pejabat lain yang diduga terlibat, termasuk kuasa pengguna anggaran dan pejabat pengadaan.
