Kartu Bansos Warga Lebak Ditarik Pendamping, Pencairan Mandek hingga Sebulan

JurnalPatroliNews – Jakarta – Sejumlah warga Desa Margamulya, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten, mengeluhkan belum bisa mencairkan dana bantuan sosial (bansos) dari pemerintah meski telah menerima kartu dan notifikasi pencairan.

Warga menduga penyebabnya karena kartu tersebut ditarik kembali oleh pendamping desa tanpa penjelasan yang jelas.

Salah satu warga Kampung Cimurutu, IS (37), pada Rabu (12/11/2025) mengungkapkan, sekitar 80 kepala keluarga (KK) di desanya menerima kartu bansos pada Sabtu, 25 Oktober 2025, di kantor kecamatan.

Kartu tersebut mirip kartu ATM berwarna merah, yang diduga merupakan kartu program keluarga harapan (PKH) atau bantuan pangan non tunai (BPNT).

Namun hanya beberapa hari setelahnya, warga diminta kembali mengumpulkan kartu oleh pendamping desa dan hingga kini belum dikembalikan. “Sabtu kami ambil kartu, lalu Selasa sore disuruh kumpulin lagi.

Katanya belum bisa dicairkan, tetapi enggak ada penjelasan jelas. Kalau tanya soal pencairan, pendamping malah marah-marah. Kami takut, katanya nanti bantuan bisa diblokir,” ujar IS kepada Beritasatu.com, Rabu (12/11/2025).

Menanggapi laporan itu, aparat desa dan tokoh masyarakat setempat mulai turun tangan untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut. Mereka berencana mendatangi langsung warga yang mengaku kartunya ditarik guna memastikan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab.

“Kami akan cek ke Kampung Cimurutu untuk memastikan siapa saja yang merasa kartunya ditahan. Semua harus jelas,” ujar salah satu perangkat desa.

Sesuai ketentuan Kementerian Sosial (Kemensos), kartu bansos seperti PKH dan BPNT tidak boleh ditahan, dikumpulkan, atau diambil alih oleh pihak mana pun, termasuk pendamping.

Kartu wajib dipegang langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bantuan dapat dicairkan secara mandiri melalui bank penyalur.

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Sosial Kabupaten Lebak belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penarikan kartu bansos tersebut. Warga berharap pemerintah daerah dan Kemensos segera turun tangan agar hak mereka segera diterima.