JurnalPatroliNews – Jakarta -Situasi kesehatan di Aceh memasuki fase kritis setelah banjir dan longsor besar melanda sejumlah wilayah Sumatera. Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menyatakan bahwa ratusan ribu warga dari kelompok rentan kini berada dalam kondisi berbahaya akibat layanan medis yang terhenti dan akses menuju fasilitas kesehatan yang masih terputus.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, SKM, M.Kes, menyebut Aceh sebagai daerah dengan dampak terparah.
Hingga Jumat (5/12/2025), sejumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit rujukan, puskesmas, dan klinik kecil mengalami kerusakan berat atau terendam banjir.
Beberapa lokasi tidak dapat beroperasi karena jaringan listrik padam, pasokan BBM habis, dan akses jalan tertutup material longsor.
Sejumlah rumah sakit utama dilaporkan terisolasi setelah jembatan roboh dan jalan lintas provinsi tertimbun. Situasi ini membuat tenaga kesehatan kesulitan bergerak, sementara distribusi obat-obatan dan logistik medis mengalami hambatan serius.
Agus merinci data kelompok rentan di 18 kabupaten/kota di Aceh. Tercatat bayi sebanyak 104.623 orang, balita 101.008 orang, ibu hamil 394.250 orang, ibu menyusui 2.380 orang, lansia 459.428 orang, penyandang disabilitas 17.077 orang, serta 545 pasien hemodialisa.
Jumlah ini menunjukkan besarnya kebutuhan layanan kesehatan mendesak, sementara fasilitas medis tidak mampu beroperasi optimal.
Kelompok paling terdampak adalah ibu hamil yang membutuhkan pemeriksaan rutin, bayi dan balita yang rentan terhadap infeksi di lingkungan pengungsian, lansia dengan penyakit kronis, penyandang disabilitas yang memerlukan pendampingan, serta pasien hemodialisa yang wajib menjalani cuci darah tepat waktu.
Kerusakan fasilitas hemodialisa di beberapa rumah sakit memaksa pasien dirujuk ke luar Aceh, namun proses rujukan terhambat karena akses transportasi belum terbuka sepenuhnya.
Untuk mengatasi situasi darurat ini, Kemenkes memprioritaskan pemulihan layanan kesehatan dasar, termasuk distribusi obat-obatan dan obat penyakit kronis, penyediaan vaksin untuk mencegah kejadian luar biasa (KLB) pascabencana, pengiriman logistik medis dan alat kesehatan darurat, serta pendataan kelompok rentan agar bantuan dapat tersalurkan lebih tepat.
“Kami pastikan semua kelompok rentan menjadi prioritas dalam penanganan,” ujar Agus. Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, TNI–Polri, dan lembaga kemanusiaan terus diperkuat untuk membuka akses distribusi dan memulihkan layanan kesehatan secepat mungkin.
