JurnalPatroliNews – Padang -Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade menegaskan bahwa komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat mulai terealisasi.
Berdasarkan data resmi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, alokasi anggaran pembangunan jalan dan jembatan untuk periode 2025–2026 mencapai sekitar Rp1,9 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Andre saat mendatangi Kantor BPJN Sumbar di Padang, Jumat (24/7), bersama Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi.
Kehadiran keduanya sekaligus untuk memaparkan data resmi pemerintah sebagai respons atas kembali beredarnya potongan video lama yang menyinggung janji mengalirnya dana triliunan rupiah ke Sumatera Barat apabila Presiden Prabowo Subianto memimpin pemerintahan.
Menurut Andre, angka yang dipublikasikan berasal dari dokumen resmi pemerintah sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
“Data ini bukan opini maupun klaim pribadi, melainkan angka resmi pemerintah. Kami ingin masyarakat mengetahui secara langsung besaran anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan Sumatera Barat,” ujar Andre.
Ia menjelaskan, dari sektor yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPJN Sumbar saja, total anggaran yang telah dialokasikan mencapai sekitar Rp1,9 triliun, belum termasuk program pembangunan yang berasal dari kementerian maupun lembaga lainnya.
Pada 2025, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp565,37 miliar. Dana tersebut digunakan untuk preservasi sekitar 1.423 kilometer jalan nasional, penanganan longsor dan sistem drainase, pembangunan serta penggantian jembatan, pembangunan empat jembatan gantung, hingga pelaksanaan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Sementara itu, pada 2026, nilai anggaran meningkat menjadi sekitar Rp1,35 triliun. Alokasi tersebut diperuntukkan bagi preservasi jalan nasional, rehabilitasi pascabencana di kawasan Lembah Anai dan ruas Koto Mambang–Balingka (Malalak), penanganan longsor, pembangunan delapan jembatan gantung, serta lanjutan program Inpres Jalan Daerah dengan nilai sekitar Rp134,87 miliar.
Andre menilai peningkatan anggaran tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat.
Sementara itu, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi membenarkan bahwa seluruh angka yang dipaparkan merupakan alokasi resmi pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurutnya, dana tersebut diprioritaskan untuk menjaga kondisi jalan nasional, membangun dan mengganti jembatan, menangani dampak bencana, serta meningkatkan konektivitas antardaerah melalui berbagai proyek strategis.
Selain anggaran reguler, Elsa mengungkapkan pemerintah juga tengah mempercepat pembangunan Flyover Sitinjau Lauik melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi sekitar Rp2,79 triliun. Ia menyebut proses pembebasan lahan telah mencapai 99,58 persen, sehingga tahapan konstruksi dapat terus dipercepat.
Tak hanya itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hingga 2028 dengan nilai sekitar Rp4,3 triliun untuk mendukung pemulihan dan penguatan infrastruktur di Sumatera Barat.
Andre berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama mengawal pelaksanaan berbagai proyek tersebut agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat serta mampu meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan di Sumatera Barat.
Komentar