JurnalPatroliNews | Jakarta – Kasus Cukai PT Djarum kembali menjadi perhatian setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan, untuk diperiksa sebagai saksi, Kamis (12/11/2026). Pemanggilan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan kerugian keuangan negara di sektor cukai yang masih dikembangkan penyidik.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap kedua saksi dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi kepada wartawan.
Dua pejabat yang dipanggil yakni Salisa Asmoaji, Pelaksana pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Bea Cukai, serta Akhmad Zulfan Rosadi, Pelaksana Pemeriksa Seksi Bea Cukai Subdit Intelijen.
Pemanggilan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan penyimpangan tata kelola penerimaan negara di sektor cukai. Keterangan para saksi diperlukan untuk memperjelas mekanisme pengawasan, proses administrasi, serta kemungkinan keterkaitan pihak-pihak tertentu dalam perkara yang tengah dikembangkan.
Penggeledahan di sejumlah lokasi
Sebelum memanggil kedua saksi, KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi di Jawa Tengah. Pada 28 Oktober 2026, penyidik menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor pusat PT Djarum di Kudus.
Penggeledahan kemudian berlanjut pada 29 Oktober terhadap enam perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan atau afiliasi dengan perusahaan rokok tersebut.
Pada 30 Oktober, penyidik bergerak ke Semarang dengan menggeledah Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dari rangkaian kegiatan tersebut, KPK mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Penyidik juga menyita uang tunai dari rangkaian penggeledahan di Semarang. KPK menyampaikan bahwa nominal uang tersebut masih dalam proses penghitungan.
Barang bukti yang diamankan selanjutnya dianalisis untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengelolaan penerimaan cukai dan memperkuat konstruksi perkara.
Penyidikan dugaan penyimpangan cukai
Dalam perkembangan sebelumnya, KPK menyampaikan bahwa dugaan praktik penyimpangan cukai yang berkaitan dengan PT Djarum diduga telah berlangsung sejak 2010. Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya pengaturan pembayaran cukai sehingga nilai yang dibayarkan diduga tidak sesuai dengan ketentuan semestinya.
KPK turut menelusuri kemungkinan adanya pemberian uang kepada oknum di lingkungan Bea dan Cukai. Namun, aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.
Pada awal Oktober 2026, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru yang bersifat umum untuk mengembangkan perkara terkait Bea dan Cukai. Dalam tahap tersebut, penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan menelusuri peran pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara di sektor cukai.
KPK sebelumnya juga menyebut estimasi awal kerugian negara dalam perkara ini mencapai triliunan rupiah. Angka tersebut masih merupakan perkiraan awal yang disampaikan penyidik dan belum dapat diperlakukan sebagai nilai kerugian final.
Pengembangan dari perkara di lingkungan Bea Cukai
Pengusutan dugaan penyimpangan cukai ini berkembang dari penanganan perkara di lingkungan DJBC yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Februari 2026.
Dalam perkara pokok tersebut, KPK mengusut dua kluster, yakni dugaan suap terkait importasi barang dan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi yang berkaitan dengan proses kepabeanan maupun cukai.
Salah satu pengembangan perkara menjerat Gatot Heroe Hernanda. Ia diduga menerima uang Rp3,25 miliar dari total setoran Rp61,9 miliar yang menurut konstruksi KPK diberikan pemilik Blueray Cargo, John Field, kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai selama Juli 2025 hingga Januari 2026.
Pengembangan lainnya menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor, mantan pejabat DJBC, sebagai tersangka. Ia diduga menerima aliran uang dari John Field sebesar Rp30 miliar melalui ajudannya bernama Alex.
Kedua perkara tersebut merupakan bagian dari pengembangan penanganan dugaan korupsi di lingkungan Bea dan Cukai. Sementara itu, penyidikan umum terkait dugaan kerugian negara di sektor cukai yang berkaitan dengan PT Djarum masih membutuhkan pendalaman tersendiri.
Pemanggilan dua pejabat Bea Cukai kali ini menjadi salah satu tahapan untuk mengurai dugaan penyimpangan tersebut. Publik menunggu hasil pemeriksaan saksi, analisis barang bukti, serta perkembangan penyidikan berikutnya.
KPK perlu memastikan setiap dugaan pelanggaran didukung alat bukti yang cukup, sekaligus menjelaskan secara transparan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam perkara tersebut. Hingga proses pembuktian berlangsung, seluruh pihak yang disebut dalam rangkaian penyidikan tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah.
Komentar