LKPP Blokir 18.585 Produk Dalam e-Katalog Dari Belanja Pemerintah, Apa Saja?

JurnalPatroliNews – Jakarta,- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memblokir 18.585 produk di dalam e-katalog, di mana 13.600 di antaranya adalah produk impor.

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah memerintahkan agar porsi produk lokal dalam e-katalog terus ditambah, minimal tahun ini ada 1 juta produk.

Untuk itu, lanjut Azwar, pihaknya telah mempermudah syarat bagi produk lokal dari awal wajib memenuhi 8 syarat, sekarang tinggal 2 syarat. Karena itu, dia berharap, kualitas produk-produk lokal terus ditingkatkan.

Azwar menjelaskan, pihaknya telah memblokir 18.585 produk di dalam e-katalog. Di mana 13.600 produk diantaranya adalah produk impor.

Sedangkan, sisanya adalah produk-produk yang harganya lebih mahal dibandingkan produk serupa di pasaran.

“Nah itu jenis-jenisnya ada alat kesehatan yang kita butuhkan, ada juga peralatan pendidikan, ada etalase lainnya, ada juga produk-produk perkakas dan seterusnya,” jelas Azwar kepada rekan media, dikutip Jumat (26/8/2022).

Pemblokiran, lanjutnya, dilakukan karena barang-barang tersebut sudah mempunyai substitusi di dalam negeri, yang juga sudah masuk di dalam e-katalog.

“Secara jangka panjang, kita diminta oleh beliau (Presiden Jokowi)membuat perencanaan apa saja ke depan. Akan kita freeze atau bekukan, sehingga ini akan menjembatani mereka untuk membantu industri di Indonesia,” ujarnya.

Tren pembekuan produk impor di dalam e-katalog ini, kata Azwar akan terus ditingkatkan. LKPP juga telah diberi target oleh Jokowi di sisa tahun ini sudah harus ada 1 juta produk di dalam negeri di dalam e-katalog.

Target tersebut, ujarnya, telah tercapai. Di mana, jika termasuk dengan toko daring sudah terdapat 1,4 juta produk di dalam e-katalog.

“Beberapa hal kualitas belum bagus, kita dorong jadi lebih bagus, dan kompetisi antar produk dalam negeri terus kita dorong. Sehingga target kami ke depan, kualitasnya semakin hari akan semakin bagus,” jelas Azwar.

Di sisi lain, dia memastikan, pemerintah tidak akan menjadikan e-katalog 100% diisi produk dalam negeri. Karena masih ada produk-produk yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

“Seperti teknologi tinggi di sektor kedokteran dan juga sektor-sektor teknologi lain, misalnya di alat pertahanan yang tidak bisa untuk dibuat di dalam negeri, masih memungkinkan untuk di e-katalog. Transformasi teknologi dan industri harus dijalankan,”pungkasnya.

Komentar