JurnalPatroliNews – Jakarta – Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat militer dan pertahanan, mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang keberpihakan politik pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Jokowi melakukan kejahatan politik melalui pernyataannya, dan menilai bahwa ini merupakan kejahatan terbesar dalam politik,” kata Connie dalam diskusi yang diadakan oleh PBHI di Tebet, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut Connie ini yang dia bilang gawat. Gambar kemarin membuatnya merasa presiden sudah tidak mau cuti, tidak mau mundur tapi malah melakukan kejahatan politik.
“Ini kejahatan terbesar politik,” tegasnya.
Dia mengatakan, Jokowi telah mengkhianati negara dan sistem demokrasi dengan mencampuradukkan fungsi-fungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan kepala rumah tangga.
Connie menganggap, jika presiden terus mendukung dan bahkan menyatakan dukungan dengan memperlihatkan keterlibatan TNI, maka konsekuensi yang harus ditanggung adalah pengunduran diri.
“Ini bukti dia tidak bisa pisahkan antara menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan? Dua fungsi dalam satu individu hanya bisa dipisahkan dengan paham etika,” sergah Connie.
Menurut Connie, Jokowi seharusnya dihukum seberat-beratnya karena menggunakan kapasitasnya sebagai kepala negara untuk campur tangan dalam urusan politik.
“Dan itu punishment-nya kalau tidak dipenjara, ya, death penalty. Sudah disuruh cuti gak mau, mundur nggak mau, malah bisa death penalty. Mending cuti,” tegas Connie.
Pengamat ini juga mengkritik Jokowi karena menggunakan latar belakang atribut TNI saat berbicara ke media, khususnya terkait penyerahan pesawat untuk keperluan TNI. Connie menilai bahwa tindakan ini tidak hanya mengkhianati negara tetapi juga TNI.
“Saya bukan orang menyimpan dendam, tetapi do not ever try to mess our nation. Jangan pernah mengacak-acak negara. Karena di titik ini mempertahankan kehormatan dan kedaulatan negara sudah bukan urusan TNI/POLRI saja, tapi urusan rakyat Indonesia,” tandas Connie.
Komentar