Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu mencontohkan sejumlah pengalaman transformasi digital pelayanan publik di banyak negara. Di Inggris, misalnya, dari sebetulnya ada 1.000 aplikasi, diintegrasikan ke 75 aplikasi. Juga ada 2.000 layanan berbasis web di Inggris yang kemudian diintegrasikan ke dalam satu portal pelayanan publik.
“Sedangkan di Indonesia kini ada 27.000 aplikasi di lingkungan pemerintah. Arahan Presiden Jokowi jelas, yaitu bertahap diintegrasikan agar tidak menyusahkan rakyat. Mau akses izin A, masuk ke aplikasi A; mau urus dokumen B, masuk ke aplikasi B. Ini yang akan diintegrasikan,” tutur Anas.
Anas mengatakan, semakin negara memiliki SPBE yang baik, maka dampak ikutannya akan sangat banyak, mulai dari peningkatan indeks persepsi korupsi, kemudahan berusaha, daya saing, dan sebagainya.
“Denmark, Inggris, dan sebagainya yang SPBE-nya baik, maka dia kemudahan berusahanya semakin baik. Dan itu artinya dunia usaha sangat berkepentingan agar pelayanan pemerintah semakin terdigitalisasi. Seperti hadirnya OSS yang kini sudah cukup baik, dan pasti akan terus disempurnakan ke depan oleh lintas kementerian,” ujar mantan bupati Banyuwangi tersebut.
Anas juga memaparkan kini pelayanan publik semakin baik dengan kehadiran 163 Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. MPP adalah konsep pelayanan publik terintegrasi di mana pada satu tempat melayani ratusan izin/dokumen yang dibutuhkan warga serta dunia usaha.
“Secara bertahap kini juga ada MPP Digital di 21 kabupaten/kota dan akan terus ditambah untuk semakin memberi pelayanan yang mudah ke masyarakat, termasuk dunia usaha,” papar Anas.
Komentar