Laporan tersebut menyoroti bahwa ancaman nuklir terselubung telah menjadi alat Beijing untuk mengikis dukungan militer negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina terhadap strategi keamanan Washington, terutama jika terjadi konflik di wilayah Selat Taiwan.
Di Filipina, misalnya, tekanan tak langsung digunakan untuk memperlambat proses integrasi militer ke dalam sistem pertahanan kolektif AS. Jepang, di sisi lain, mengalami erosi kepercayaan terhadap efektivitas perlindungan nuklir dari Amerika. Sedangkan di Korea Selatan, kekhawatiran akan reaksi Beijing menjadi penghalang dalam pembahasan penempatan senjata nuklir AS, meski ancaman dari Korea Utara tetap menjadi fokus utama Seoul.
Strategi nuklir Tiongkok tak hanya untuk pertahanan semata, tapi juga sebagai alat kendali geopolitik. Hal ini berkaitan dengan konsep “stabilitas strategis” ala Beijing: situasi di mana lawan tidak berani bertindak agresif, sementara China tetap bisa meluaskan pengaruhnya.
Presiden Xi Jinping sendiri telah memerintahkan percepatan pembangunan kekuatan nuklir strategis sebagai bagian dari transformasi militer nasional. Berdasarkan data dari Pentagon dan SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), jumlah hulu ledak nuklir China mencapai sekitar 600 unit—naik 100 dalam setahun—dan diprediksi menembus angka 1.000 pada 2030. Meski demikian, jumlah tersebut masih tertinggal jauh dari AS dan Rusia.
Menanggapi laporan Hudson Institute, Kedutaan Besar Tiongkok di Washington menyampaikan bahwa strategi nuklir Beijing tetap berlandaskan pada prinsip defensif dan tidak agresif.
“China menganut kebijakan no first use—tidak akan pernah menggunakan senjata nuklir lebih dulu dalam kondisi apa pun. Kami juga berkomitmen untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara yang tidak memilikinya,” ujar perwakilan Kedubes China.
Beijing juga menegaskan bahwa mereka tidak ikut serta dalam perlombaan senjata dan hanya mempertahankan persenjataan nuklir pada tingkat minimum yang dianggap perlu demi keamanan nasional.
Namun, menurut penilaian Hudson Institute, modernisasi ini bisa menjadi senjata makan tuan. “Amerika dan sekutunya harus menunjukkan bahwa strategi nuklir China justru akan mempercepat konsolidasi militer kawasan, menjadikan konflik semisal perebutan Taiwan semakin mahal dan sulit dimenangkan,” tegas laporan tersebut.
Dengan kondisi geopolitik yang terus memanas, para pengamat memperkirakan bahwa persaingan kekuatan nuklir antara negara-negara besar akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
