JurnalPatroliNews | Jakarta — Langkah Austin Tumengkol menuju bursa Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut) dimulai dengan cara yang tidak biasa: bukan deklarasi besar, melainkan silaturahmi dan meminta nasihat kepada jajaran PWI Pusat.
Pemimpin Redaksi Harian Waspada-Waspada Online itu mendatangi Kantor PWI Pusat di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Austin menyampaikan niatnya untuk maju sebagai calon Ketua PWI Sumut dalam konferensi yang direncanakan berlangsung pada akhir November 2026.
Ia diterima Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir bersama Sekretaris Jenderal Marthen S. Susanto, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S. Depari, Ketua Bidang Organisasi Zulkifli Gani Ottoh, serta sejumlah pengurus PWI Pusat lainnya.
Minta Nasihat Sebelum Deklarasi
Austin mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari proses konsolidasi sebelum dirinya secara resmi mendeklarasikan pencalonan.
“Sebelum mendeklarasikan pencalonan, sudah sepatutnya kita bersilaturahmi terlebih dahulu dengan ketua organisasi. Saya datang untuk memohon doa restu dan dukungan, sekaligus berdiskusi mengenai dinamika pers nasional, termasuk di Sumatera Utara,” ujar Austin, Rabu (2/9/2026).
Pilihan untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu menunjukkan bahwa Austin ingin membangun pencalonannya melalui proses dialog dengan struktur organisasi.
Ia tidak datang sekadar membawa ambisi untuk menduduki kursi ketua, tetapi juga membuka pembicaraan mengenai arah organisasi dan tantangan yang dihadapi wartawan serta industri media.
Bukan Sekadar Mengejar Kursi Ketua
Austin memandang PWI Sumut membutuhkan penguatan organisasi di tengah perubahan besar yang terjadi dalam industri pers.
Menurutnya, tantangan organisasi kewartawanan kini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi, perubahan pola konsumsi informasi, kesejahteraan wartawan, etika jurnalistik hingga keberlangsungan perusahaan media.
Pengalaman sebagai Pemimpin Redaksi Harian Waspada-Waspada Online membuat Austin bersentuhan langsung dengan berbagai dinamika tersebut.
Ruang redaksi, menurutnya, bukan hanya tempat memproduksi berita. Di dalamnya terdapat persoalan profesionalisme, tanggung jawab etik, tuntutan bisnis media, perlindungan wartawan dan kebutuhan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.
Pengalaman itulah yang kemudian menjadi salah satu modal Austin dalam memasuki ruang organisasi.
Saat ini, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Media Siber dan Multimedia PWI Sumut.
Teknologi Jadi Tantangan Baru Pers
Perubahan teknologi menjadi salah satu isu yang turut menjadi perhatian Austin.
Transformasi digital telah mengubah cara media memproduksi, mendistribusikan dan mengonsumsi informasi. Kondisi itu menuntut organisasi wartawan untuk tidak sekadar bertahan, tetapi juga membantu anggotanya beradaptasi.
Di satu sisi, wartawan dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi. Di sisi lain, prinsip profesionalisme, kode etik jurnalistik dan marwah profesi tetap harus menjadi pijakan utama.
Karena itu, langkah Austin menuju konferensi PWI Sumut diarahkan pada penguatan komunikasi dan konsolidasi, bukan semata-mata persaingan untuk mendapatkan suara terbanyak.
“Insya Allah, saya juga akan segera mengumumkan pencalonan diri sebagai calon Ketua PWI Sumut dalam waktu dekat sebagai bentuk penguatan dan penegasan tekad,” katanya.
Munir Ingatkan Bahaya Politik Uang
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyambut positif rencana pencalonan tersebut.
Namun, ia memberikan pesan penting agar konferensi PWI Sumut berjalan secara demokratis, adil dan transparan.
Salah satu perhatian Munir adalah pencegahan praktik politik uang dalam proses pemilihan ketua.
“Kami berharap tidak ada lagi politik uang dalam konferensi nanti. Pilihlah calon ketua yang dinilai memiliki kemampuan, integritas, kredibilitas, dan kepedulian terhadap PWI. Pilihlah yang terbaik sesuai hati nurani,” kata Munir.
Pesan tersebut menjadi penting karena konferensi akan menentukan bukan hanya figur yang memimpin PWI Sumut, tetapi juga arah organisasi pada periode berikutnya.
Integritas proses pemilihan dinilai menjadi bagian dari kualitas organisasi. Semakin bersih prosesnya, semakin besar pula legitimasi kepemimpinan yang lahir dari konferensi.
Hak Suara Jadi Titik Krusial
Selain persoalan politik uang, mekanisme penentuan peserta yang memiliki hak suara juga menjadi perhatian.
Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S. Depari mengingatkan pentingnya pendataan status keanggotaan secara cermat.
Program reaktivasi maupun proses perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA) harus dipahami dan dilaksanakan dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan ketika hak suara ditetapkan.
Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulkifli Gani Ottoh juga meminta panitia konferensi mempersiapkan seluruh tahapan secara optimal.
Menurutnya, nama-nama anggota yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus diverifikasi secara teliti dan disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PWI.
Dengan demikian, keabsahan hak suara menjadi salah satu fondasi penting untuk memastikan hasil konferensi dapat diterima seluruh peserta.
Dari Redaksi Menuju Organisasi
Bagi Austin, pertemuan dengan jajaran PWI Pusat menjadi bagian penting sebelum memasuki tahapan pencalonan secara resmi.
Ia memilih berdialog terlebih dahulu, mendengarkan pandangan para senior organisasi dan memahami dinamika yang berkembang.
Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa perjalanan menuju kepemimpinan organisasi kewartawanan tidak hanya membutuhkan keberanian untuk maju, tetapi juga kesiapan untuk mendengar dan membangun konsensus.
Konferensi PWI Sumut yang direncanakan berlangsung pada akhir November 2026 akan menjadi ruang bagi anggota menentukan sosok yang dinilai paling mampu membawa organisasi menghadapi tantangan pers di masa mendatang.
Austin Tumengkol kini telah menyatakan tekadnya. Dari ruang redaksi, ia membawa pengalaman menghadapi perubahan industri media menuju panggung organisasi—dengan agenda yang mulai dirumuskannya melalui konsolidasi, profesionalisme dan dorongan agar proses pemilihan berlangsung bersih tanpa politik uang.
Komentar