JurnalPatroliNews | Bandung — Pergantian kepemimpinan di Kabupaten Bekasi menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap adanya kemiripan dalam dua peristiwa pergantian bupati yang berkaitan dengan perkara korupsi. Menariknya, dua wakil bupati yang kemudian meneruskan kepemimpinan tersebut merupakan kakak-adik.
Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat memberikan sambutan dalam pelantikan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi untuk sisa masa jabatan 2025–2030 di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (23/10/2026).
Dedi menyinggung peristiwa ketika Neneng Hassanah Yasin tidak lagi menjabat sebagai Bupati Bekasi setelah tersandung perkara korupsi. Posisi Neneng kemudian diteruskan oleh wakilnya, Eka Supria Atmaja.
Beberapa tahun berselang, Kabupaten Bekasi kembali mengalami pergantian kepemimpinan setelah Ade Kuswara Kunang terseret perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jabatan tersebut kemudian diteruskan oleh Asep Surya Atmaja, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Bekasi.
Asep diketahui merupakan adik dari Eka Supria Atmaja. Kesamaan pola pergantian tersebut menjadi perhatian Dedi ketika menyampaikan sambutan pelantikan.
“Wakil Bupati berubah jadi bupati dalam sebuah kasus yang sama. Kemudian dulu yang menggantikan Ibu Neneng adalah kakaknya, sekarang yang menggantikan Pak Asep, adalah adiknya,” kata Dedi.
Dedi kemudian mengaitkan rangkaian peristiwa tersebut dengan hal-hal yang menurutnya tidak selalu dapat dipahami hanya melalui penalaran manusia.
“Artinya bahwa peristiwa yang bersifat kausalitas, rahasia-rahasia alam tidak bisa dibaca oleh cara berpikir manusia,” ujarnya.
Dua Pergantian Kepemimpinan Jadi Sorotan
Kasus yang menjerat Neneng Hassanah Yasin berkaitan dengan perkara perizinan proyek di Kabupaten Bekasi. Setelah Neneng tidak lagi menjabat, Eka Supria Atmaja yang saat itu menjadi wakil bupati melanjutkan kepemimpinan daerah.
Sementara itu, Ade Kuswara Kunang terseret perkara dugaan korupsi terkait lelang proyek yang ditangani KPK. Setelah terjadi pergantian kepemimpinan, Asep Surya Atmaja dilantik untuk meneruskan masa jabatan Bupati Bekasi periode 2025–2030.
Dua peristiwa tersebut memperlihatkan pola pergantian dari wakil bupati menjadi bupati setelah kepala daerah sebelumnya menghadapi persoalan hukum. Namun, kemiripan itu tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat di antara kedua perkara.
Dedi Mulyadi Ingatkan Asep Utamakan Pelayanan Publik
Selain menyinggung sejarah pergantian kepemimpinan di Kabupaten Bekasi, Dedi Mulyadi juga mengingatkan Asep Surya Atmaja agar memanfaatkan jabatan barunya untuk kepentingan masyarakat.
Dalam sambutannya, Dedi menceritakan perjalanan politik Asep sebelum akhirnya menjabat sebagai bupati. Ia menyebut Asep pernah menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI sebelum kemudian terpilih sebagai Wakil Bupati Bekasi.
Menurut Dedi, keberhasilan Asep mencapai posisi kepala daerah merupakan hasil kerja kerasnya sebagai politisi sekaligus dokter.
“Apa yang membuat dr. Asep jadi Bupati? Karena kerja keras sebagai seorang politisi dan dokter,” kata Dedi.
Dedi meminta Asep memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan penataan lingkungan.
Ia juga menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui kebijakan yang berpihak pada kebutuhan warga dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.
Dedi berharap kepemimpinan Asep mampu mempercepat pembangunan Kabupaten Bekasi sekaligus memastikan program pemerintah daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk melanjutkan pembangunan dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelayanan publik berjalan efektif, pembangunan tepat sasaran, dan integritas menjadi prinsip dalam setiap pengambilan keputusan.
Komentar