JurnalPatroliNews – Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu), sebuah inisiatif yang mengajak masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), siswa, dan masyarakat umum, untuk berdonasi sebesar Rp 1.000 per hari.
Gerakan ini dicanangkan sebagai respons atas banyaknya masyarakat yang datang mengadu ke rumah dinas Gubernur di Lembur Pakuan, Subang, karena kesulitan ekonomi.
Menurut Kepala Bappeda Jabar, Dedi Mulyadi, banyak masyarakat Jawa Barat, baik yang berasal dari daerah tersebut maupun dari luar Jawa Barat, yang mengeluhkan keterbatasan ekonomi dan kesulitan dalam mencari tempat untuk mendapatkan bantuan. Keadaan ini mendorong masyarakat untuk datang ke Lembur Pakuan, berharap mendapatkan pertolongan.
“Gerakan sapoe sarebu (poe ibu) ini adalah gerakan masif yang digagas oleh Pak Gubernur untuk menanggapi banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan. Mereka datang ke Pak Gubernur, dan kami merasa perlu ada langkah nyata yang dapat membantu mereka,” ujar Dedi Mulyadi pada Sabtu (4/10/2025).
Gerakan ini bertujuan untuk menggalang empati dan kebersamaan di masyarakat dengan berbagi rezeki melalui donasi kecil namun memiliki dampak besar.
Dedi Mulyadi mengungkapkan, dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk membantu kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan. Inisiatif ini juga diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat yang kesulitan.
Langkah pertama dalam pelaksanaan gerakan ini adalah mengajak pegawai negeri sipil (PNS) Provinsi Jawa Barat untuk turut berpartisipasi, dengan harapan pemerintah kabupaten dan kota serta instansi terkait juga mengikutinya.
“Kami berharap PNS Provinsi Jawa Barat dapat mendukung gerakan ini melalui dinas, badan, dan kantor masing-masing, dan ke depannya pemerintah kabupaten dan kota juga dapat melakukan hal yang sama,” tambah Dedi.
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan gerakan ini.
Menurutnya, pengelolaan dana donasi dapat dilakukan langsung oleh kepala dinas masing-masing tanpa memerlukan lembaga khusus. “Gerakan ini harus transparan, akuntabel, dan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Dengan harapan untuk membangun kebersamaan, Dedi Mulyadi mengajak setiap daerah di Jawa Barat untuk berempati terhadap warganya.
Walaupun tidak ada sanksi yang diberikan bagi yang tidak berpartisipasi, ia berharap setiap bupati dan wali kota di daerahnya dapat menumbuhkan empati untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
