Kemitraan Dengan UMKM Jadi Kunci Wujudkan Industrialisasi Sektor Otomotif

JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki meminta pelaku industri otomotif di Indonesia agar meningkatkan kemitraan dengan UMKM untuk mewujudkan program hilirisasi industri komponen sebagai bagian dari industrialisasi sektor otomotif yang memiliki peran besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya mengajak industri otomotif untuk ikut mengembangkan UMKM otomotif melalui kemitraan agar bisa naik kelas,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam FGD bertema Hilirisasi Industri Melalui UKM/IKM dan Koperasi Khususnya dalam Industri Komponen Otomotif R2/R3 EV di Jakarta, Jumat (8/3).

Berdasarkan data BPS, di tahun 2023 industri otomotif menyumbang Rp311 triliun atau sekitar 9 persen dari total PDB Industri pengolahan non migas. Sedangkan pertumbuhan industri otomotif selama 5 tahun terakhir (2018-2023) sebesar 4,1 persen.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebutkan tahun 2023 produksi otomotif roda 4 sebanyak 1,395 juta unit. Sedangkan ASEAN Automotive Federation (AAF) jumlah produksi sepeda motor/roda 2 sebanyak 5,2 juta unit.

MenKopUKM menegaskan bahwa kemampuan UKM industri otomotif sangat baik dimana telah mampu memasok 65 persen komponen kendaraan dan alat berat. Oleh sebab itu keberadaan UMKM penyedia komponen otomotif ini tidak bisa dianggap enteng, terlebih saat ini sedang dibangun ekosistem kendaraan listrik (electrical vehicle/ EV).

“Tren industri EV juga memberi peluang lebih besar bagi UMKM untuk menjalin kemitraan sebagai rantai pasok bagi industri assembling kendaraan,” katanya.

Demi mendorong UMKM produsen komponen otomotif, kata MenKopUKM, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal. Dalam aturan ini Industri Besar Bidang Komponen (KBLI 129300) diwajibkan bermitra dengan UKM Komponen.

Dari sisi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), saat ini telah dibangun rumah produksi bersama (RPB) untuk mendorong pengembangan ekosistem industri otomotif yang inklusif. Dengan adanya RBP ini diharapkan ke depan dapat mendukung inovasi, desain, hingga memudahkan akses pembiayaan.

“Melalui kolaborasi, inovasi dan kemitraan yang kuat kita pastikan bahwa UMKM di Indonesia tidak hanya tumbuh dan berkembang, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” kata MenKopUKM.

Di tempat yang sama Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman menambahkan pihaknya siap memfasilitasi pelaku industri otomotif dan UMKM penyedia komponen otomotif untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang menjadi salah satu program lintas kementerian. Diakui bahwa permintaan terhadap produk alsintan khususnya di pedesaan cukup tinggi sehingga menjadi peluang untuk perluasan akses pasar.

“Peluang kita adalah alat pertanian, ini perlu sesegera mungkin kita diskusikan dengan Kementerian Pertanian atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar pemerintah desa bisa belanja barang tertentu ini ke UMKM,” kata Hanung.

Sementara itu dari sisi pembiayaan, Hanung berharap UMKM produsen komponen otomotif membentuk koperasi agar dapat mengakses pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM. Selain itu KemenKopUKM juga siap mengadvokasi permasalahan hukum yang saat ini sedang dialami oleh UMKM produsen knalpot yang kerap terkena razia oleh aparat kepolisian.

Komentar