JurnalPatroliNews – Jakarta – Mahfud MD, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 pernyataan kontroversial mengenai kegiatan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa bukti, diyakini akan menjadi topik panas yang diperbincangkan dalam debat perdana yang akan berlangsung pada Selasa (12/12/23).
Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan, menyatakan bahwa pernyataan Mahfud MD, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), dianggap sebagai bentuk pelemahan terhadap lembaga antirasuah tersebut.
“Kemungkinan besar pernyataan Mahfud akan menjadi bahan pembicaraan dalam debat capres-cawapres. Dan hal tersebut dapat membongkar sisi lain dari pemerintahan Jokowi,” ungkap Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Minggu (10/12).
Muslim meyakini bahwa setelah dilakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK, lembaga ini menjadi lebih rentan dan kacau, terutama setelah Ketua non aktif KPK, Firli Bahuri, dijadikan tersangka.
“Dengan pernyataan Mahfud, KPK semakin terpuruk,” tambah Muslim.
Menurutnya, pelemahan KPK akan memberikan kegembiraan kepada para pelaku korupsi, yang kemungkinan akan semakin leluasa untuk melakukan tindakan korupsi secara besar-besaran.
“Terutama jika kita melihat pernyataan Agus Rahardjo, mantan Ketua KPK periode 2015-2019, yang menyiratkan bahwa Jokowi memberikan perlindungan kepada pelaku korupsi kasus e-KTP,” tutup Muslim.
Komentar