JurnalPatroliNews | Jakarta – Dugaan aset Agus Istiqlal, mantan Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Lampung, menjadi sorotan setelah Lembaga Pengawasan Pembangunan Daerah (LP2D) mengungkapkan telah menginventarisasi puluhan lokasi yang diduga berkaitan dengan aset mantan kepala daerah tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat menyampaikan informasi dan bukti awal apabila terdapat dugaan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa masyarakat dapat menyerahkan informasi mengenai aset yang dicurigai berkaitan dengan tindak pidana korupsi melalui saluran pengaduan resmi KPK.
“Jika ada info dan bukti awal aset-aset tersebut diduga hasil tindak pidana korupsi, mohon dapat disampaikan ke email resmi kami. Ini emailnya mas, [email protected],” kata Budi, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan pada Selasa (27/10/2026).
Pernyataan tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi yang dapat diverifikasi oleh aparat penegak hukum. Namun, laporan dan dugaan mengenai kepemilikan aset belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi.
Direktur Centre Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafy, menyatakan mendukung langkah KPK yang meminta informasi dan bukti awal dari masyarakat. Ia berharap informasi mengenai aset yang dipersoalkan dapat ditelusuri lebih lanjut oleh aparat berwenang.
Menurut Uchok, masyarakat Pesisir Barat yang memiliki informasi relevan dapat membantu dengan menyampaikan data secara terstruktur, termasuk lokasi aset dan bukti pendukung yang tersedia.
LP2D Klaim Menginventarisasi 26 Lokasi Aset
Persoalan aset Agus Istiqlal sebelumnya mencuat setelah Ketua LP2D, Farid Wijaya, menyampaikan hasil pendataan yang dilakukan lembaganya kepada sejumlah media.
Farid mengklaim tim LP2D telah menginventarisasi 26 lokasi yang diduga berkaitan dengan aset mantan Bupati Pesisir Barat tersebut. Menurut keterangan Farid yang diberitakan media pada 23 Oktober 2026, lokasi-lokasi itu mencakup tanah, rumah, vila, kebun, bangunan usaha, dan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Farid juga mempersoalkan kesesuaian antara daftar lokasi yang dihimpun LP2D dengan harta kekayaan yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Menurut klaim LP2D, dari 26 lokasi yang mereka inventarisasi, hanya lima lokasi di Kabupaten Pesisir Barat yang dapat mereka cocokkan dengan data yang dilaporkan dalam LHKPN. LP2D meminta agar informasi tersebut ditelusuri lebih lanjut oleh instansi berwenang.
Meski demikian, data yang dihimpun organisasi masyarakat perlu diverifikasi melalui dokumen resmi dan pemeriksaan atas status kepemilikan setiap aset. Perbedaan antara daftar lokasi yang didata di lapangan dan catatan LHKPN belum otomatis membuktikan bahwa seluruh aset tersebut dimiliki secara pribadi oleh orang yang disebut atau berasal dari tindak pidana.
Pemeriksaan perlu memperhatikan identitas pemilik, dokumen kepemilikan, tahun pelaporan, nilai aset, serta kemungkinan adanya perubahan status kepemilikan.
CBA Dukung Penelusuran Asal-usul Aset
Uchok Sky Khadafy mengatakan dirinya mengetahui persoalan tersebut setelah membaca pemberitaan sejumlah media daring mengenai dugaan ketidaksesuaian data aset Agus Istiqlal.
Ia mendukung agar aparat penegak hukum menelaah informasi yang tersedia guna mengetahui apakah terdapat dasar yang cukup untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Saya mengetahui setelah membaca sejumlah berita online, bahwa data kekayaan mantan Bupati Pesibar itu memang tidak wajar. Jika pemberitaan itu benar, berarti aset sang mantan bupati itu layak segera diselidiki KPK,” ujar Uchok.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Uchok berdasarkan informasi yang dibacanya. Penilaian mengenai kewajaran kekayaan, kepemilikan aset, dan ada atau tidaknya tindak pidana tetap menjadi ranah pemeriksaan aparat berwenang berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Dalam konteks pengawasan kekayaan penyelenggara negara, LHKPN menjadi salah satu instrumen untuk menyediakan informasi mengenai harta yang dilaporkan pejabat. Data tersebut dapat menjadi bahan pembanding, tetapi penilaian terhadap dugaan ketidaksesuaian harus dilakukan dengan memeriksa dokumen secara menyeluruh.
Uchok berharap masyarakat yang mempunyai informasi pendukung dapat menyampaikannya melalui saluran pengaduan yang tepat. Dengan demikian, dugaan yang beredar dapat ditindaklanjuti melalui proses verifikasi, bukan hanya menjadi perbincangan publik.
KPK Minta Informasi dan Bukti Awal
KPK menyediakan saluran pengaduan masyarakat untuk menerima informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi. Dalam materi edukasi resminya, KPK menjelaskan bahwa laporan perlu memuat uraian fakta yang jelas dan, jika tersedia, bukti pendukung yang membantu proses penelaahan.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui email [email protected] atau menggunakan KPK Whistleblower System. KPK akan menelaah informasi yang diterima dan menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan serta kriteria penanganan perkara.
Dalam kasus dugaan aset Agus Istiqlal, informasi mengenai lokasi aset sebaiknya disertai keterangan yang dapat diperiksa, misalnya dokumen kepemilikan, data transaksi, bukti perolehan, foto, atau informasi relevan lainnya. Pengiriman informasi melalui kanal resmi akan membantu menjaga agar data dapat diterima dan ditelaah secara lebih terstruktur.
Informasi yang disampaikan juga perlu membedakan fakta yang diketahui langsung, hasil pendataan organisasi, dan dugaan yang belum terverifikasi. Pemisahan tersebut penting agar proses pemeriksaan dapat berfokus pada bukti yang dapat diuji.
Keterangan KPK dalam pemberitaan ini menunjukkan bahwa masyarakat diminta menyampaikan data dan bukti awal, bukan bahwa KPK telah menyimpulkan aset yang dipersoalkan berasal dari korupsi.
Agus Istiqlal Belum Memberikan Tanggapan
Agus Istiqlal merupakan mantan Bupati Pesisir Barat yang pernah menjabat selama dua periode, yakni periode 2016–2021 dan 2021–2025.
Dalam materi pemberitaan yang menjadi dasar artikel ini, Agus disebut belum memberikan tanggapan meski telah beberapa kali dihubungi melalui pesan WhatsApp oleh wartawan.
Tanggapan Agus penting untuk melengkapi pemberitaan, khususnya mengenai klaim kepemilikan sejumlah lokasi, kesesuaian dengan laporan LHKPN, serta asal-usul aset yang dipersoalkan.
Hingga artikel ini disusun, belum terdapat keterangan dalam materi yang tersedia mengenai penetapan status hukum Agus sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan aset tersebut. Karena itu, persoalan ini harus tetap diberitakan sebagai dugaan yang memerlukan verifikasi, bukan sebagai tindak pidana yang telah terbukti.
Penelusuran Harus Berbasis Bukti
Dugaan mengenai ketidaksesuaian aset pejabat dengan laporan kekayaan dapat menjadi informasi awal bagi aparat untuk melakukan penelaahan apabila disertai data pendukung yang memadai.
Namun, penelusuran harus membedakan antara kepemilikan yang dapat dibuktikan, aset yang sekadar dikaitkan oleh pihak tertentu, dan dugaan mengenai sumber perolehannya. Ketiga hal tersebut memerlukan pemeriksaan tersendiri.
Masyarakat yang mempunyai informasi relevan dapat menyampaikannya kepada KPK atau aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing. Sementara itu, hasil pemeriksaan, status kepemilikan aset, dan kemungkinan adanya pelanggaran hukum harus ditentukan berdasarkan bukti serta prosedur yang berlaku.
Dengan pendekatan tersebut, pengawasan terhadap kekayaan penyelenggara negara dapat dilakukan secara lebih terukur, transparan, dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Komentar