JurnalPatroliNews – Jakarta – Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), menginstruksikan setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk merancang rencana pengurangan belanja impor. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga berkomitmen untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri.
Selain itu, Kartu Kredit Pemerintah (KKP) akan digantikan dengan Kartu Kredit Indonesia mulai Agustus 2024, dalam proses transisi bertahap.
Pada acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri: Kemandirian Produk Dalam Negeri Menuju Indonesia Emas di Bali pada 3-5 Maret 2024, Luhut menyampaikan laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian BUMN. Laporan tersebut mencatat peningkatan belanja produk dalam negeri (PDN) sebesar 80%, dari Rp749,5 triliun pada 2022 menjadi Rp1.349,8 triliun pada 2023.
“Capaian yang baik ini hendaknya terus ditingkatkan untuk mendukung industri dalam negeri sehingga dapat menciptakan perekonomian yang lebih kuat dan berkualitas,” kata Luhut dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (6/3/24).
“Seluruh K/L dan Pemda harus mengembangkan roadmap pengurangan impor, dengan target impor maksimal 5% dari belanja,” tambah Luhut.
Luhut juga menekankan perlunya digitalisasi, transparansi, dan tata kelola yang baik dalam proses belanja oleh seluruh Kementerian/Lembaga, Pemda, dan BUMN.
“Penyusunan roadmap diharapkan selesai maksimal pada semester 1 tahun 2024. Selain itu, kritisi pelaku usaha agar meningkatkan kualitas dan pelayanan PDN. Belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri agar tetap memprioritaskan penggunaan PDN,” ujar Luhut.
“Kemudian, belanja PDN minimal 95% dari anggaran belanja barang dan jasa dengan prioritas merek lokal yang diproduksi di dalam negeri, bukan sekedar packaging saja,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Luhut juga mendorong Kejaksaan, Kepolisian, OJK, dan BI untuk menggunakan Indeks Kepatuhan Belanja PDN sebagai sistem peringatan dini dalam pengawasan.
“Mimpi yang lebih besar melalui program Bangga Buatan Indonesia adalah menjadikan masyarakat sebagai konsumen utama PDN. Kita manfaatkan bonus demografi yang berlangsung hingga 2030 agar menjadi sumber demand yang kuat,” pungkasnya.
Belanja PDN pada tahun 2023 berkontribusi sebesar 0,68% terhadap perekonomian dan menyerap hingga 1,30% atau 1,82 juta tenaga kerja, menurut perhitungan Bappenas.
Komentar