JurnalPatroliNews – Jakarta – Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI, meminta kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai asal-usul dana pembelian saham PT. Vale.
Mulyanto menekankan perlunya pemerintah mengungkap sumber pendanaan yang digunakan untuk membeli saham PT. Vale, terutama setelah kesepakatan harga saham ditetapkan sebesar Rp3 ribu per lembar.
“Hal ini penting agar diketahui pihak mana yang sebenarnya akan mendapatkan keuntungan dari pembelian saham tersebut,” ungkap Mulyanto, Selasa (20/2/24).
Lebih lanjut, Mulyanto memperjelas bahwa pemerintah harus jujur mengenai asal-usul dana yang akan digunakan untuk membeli saham PT. Vale, apakah melalui pinjaman langsung, penerbitan obligasi, PMN, atau skema keuangan lainnya.
“Jangan sampai ujung-ujungnya kita kembali utang kepada pihak asing, yang artinya secara tidak langsung saham Vale tersebut kembali dikuasai pihak asing. Kalau ini terjadi, maka maksud divestasi saham vale ini tidak mencapai tujuan yang diamanatkan konstitusi,” tegas Wakil Ketua F-PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini.Â
Kemudian, Mulyanto mendesak pemerintah untuk secara resmi menginformasikan kemajuan divestasi ini kepada DPR RI agar masyarakat dapat memahaminya secara menyeluruh.
“Pemerintah melalui Menteri ESDM dan Menteri BUMN harus menyiapkan berbagai skema pendanaan divestasi yang menguntungkan masyarakat, bukan malah sekedar jadi makelar bagi kepentingan segelintir pengusaha,” papar Anggota Baleg DPR RI ini.
Menurutnya, sesuai dengan UU Minerba, kewajiban divestasi 51 persen kepemilikan perusahaan tambang asing bertujuan untuk konsisten mengimplementasikan prinsip konstitusi bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.
“Sudah lebih dari 50 tahun tambang Vale yang luas di tiga propinsi Sulawesi ini dikuasai oleh pihak asing dan menghasilkan manfaat yang belum seberapa bagi masyarakat. Ke depan, kita berharap cita-cita konstitusi sedikit-demi sedikit dapat diwujudkan,” pungkas Mulyanto.
Komentar