JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah berangkat ke Jepang. Tim tersebut akan melakukan audit terkait rencana impor kereta rel listrik (KRL) oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).
“Tim BPKP sudah ditugaskan ke Jepang. Dalam rapat juga sudah diputuskan, untuk Kepala BPKP-nya juga sudah ada. Jadi semua tunggu audit ya,” kata Menperin kepada wartawan saat ditemui di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Adapun alasan dilakukannya audit adalah untuk mengetahui jenis barang hingga menyangkut anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli KRL bekas Jepang.
Tak 100% Impor
Pemerintah, kata dia, memutuskan memilih opsi program retrofit. Yaitu, melakukan penambahan teknologi atau perubahan pada armada lama. Program ini sudah pernah dilakukan pemerintah saat melakukan retrofit bus listrik Damri sejak tahun 2020 lalu.Â
Menperin mengatakan jika KRL yang akan diretrofit jumlahnya terbatas, maka pemerintah akan mengambil kebijakan hybrid, yaitu retrofit dan impor.
“Pemerintah memutuskan retrofit, nanti kita lihat dari hasil auditnya berapa banyak yang bisa kita retrofit. Sebanyak-banyaknya akan kita retrofit. Tapi kalau liat kemampuan retrofitnya juga terbatas, maka pilihannya hybrid yaitu retrofit dan impor,” jelas Menperin.
Untuk informasi, retrofit atau penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama jadi opsi prioritas Menperin karena dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga menghasilkan nilai tambah di dalam negeri.
“Jadi prioritas kebijakan kita bukan impor, impor yang paling di belakang,” cetusnya.
Dia menilai, perencanaan impor KRL bekas yang dilakukan KCI terlalu mepet, serta tidak dipersiapkan secara matang dan baik. Padahal seharusnya, perencanaan itu disiapkan dari 5 tahun sebelumnya. Menperin meminta hal itu tidak terulang lagi.
“Sehingga kami dari Kementerian Perindustrian, sebagai pembina industrinya bisa kami siapkan,” pungkasnya.
Komentar