Menurut Ketua AMAN perwakilan Kab.Toba Ganda Simanjuntak mengatakan, bahwa aksi ini dilakukan sebagai dukungan dan meminta KPK untuk terlibat dalam pengawasan negara dalam sektor perizinan kehutanan yang selama ini telah melanggar hak masyarakat adat di kawasan Danau Toba.
Perwakilan yang diterima oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) ada sebanyak 5 orang, sekaligus menyerahkan buku dokumen yang berisi pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari, selama kurun waktu 30 tahun lebih di kawasan Danau Toba.
Adapun beberapa pernyataan sikap dalam aksi ini adalah sebagai berikut :
1. Mendesak KPK untuk mengusut dugaan manipulasi pajak PT. Toba Pulp Lestari, yang berpotensi merugikan keuangan negara.
2. Mendesak KPK untuk ikut terlibat dalam penyelesaian konflik agraria yang diakibatkan oleh PT. Toba Pulp Lestari (TPL), seperti pengrusakan lingkungan, perampasan wilayah adat, kekerasan dan kriminalisasi masyarakat adat di Tano Batak.
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja negara dalam hal pemenuhan janji Jokowi soal pengembalian tanah adat.
4. Mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merevisi konsesi Toba Pulp Lestari yang tumpang tindih dengan wilayah adat dari masyarakat adat.
Sementara dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menerima pengaduan tersebut adalah bernama “Ihsan Fahmi selaku Plt. Direktur Pembinaan jaringan kerjasama antar institusi, Torkis Sidebang dan Defina bidang Pengaduan Masyarakat”.
Dalam kegiatan audiensi tersebut Ketua AMAN perwakilan Kab.Toba Ganda Simanjuntak juga menyampaikan sebuah buku berupa data beberapa hal soal dugaan praktik korupsi di sektor tata kelola kehutanan dan perizinan, termasuk bukti-bukti dokumen pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari (TPL) diserahkan oleh perwakilan Aliansi Gerak Tutup TPL. Kemudian, dalam pada itu pihak KPK mengatakan berkomitmen akan segera menindaklanjuti pengaduan tersebut yang akan di bantu oleh Koordinator dan supervisi wilayah Sumatera Utara. (ms/JP)
Komentar