JurnalPatroliNews – PEKANBARU — Penjelasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru terkait hasil tes urine seorang pemuda berinisial AF yang dinyatakan positif ganja memicu perdebatan luas di ruang publik dan media sosial.
Kasus tersebut bermula dari operasi gabungan aparat TNI, Polri, dan BNN di sebuah tempat hiburan malam di Pekanbaru, Riau, pada Minggu dini hari (24/5/2026). Dalam operasi itu, sebanyak 13 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah AF, 21 tahun, yang disebut merupakan putra seorang kepala daerah di Riau. Selain AF, turut diamankan seorang selebgram lokal berinisial SA.
Hasil pemeriksaan urine menunjukkan AF positif mengandung zat yang berkaitan dengan ganja serta etomidate. Namun, BNN Kota Pekanbaru menyatakan AF tidak ditemukan terlibat dalam peredaran narkotika dan tidak dikategorikan sebagai pengguna aktif.
Kepala BNN Kota Pekanbaru, Kombes Pol Wawan Setiawan, menjelaskan hasil positif tersebut diduga berasal dari paparan asap ganja di dalam toilet sebuah tempat hiburan malam.
Menurut penjelasan BNN, AF sempat memasuki toilet yang disebut sedang digunakan oleh dua orang yang merokok ganja. Ruangan yang tertutup dan minim ventilasi diduga menyebabkan paparan asap yang kemudian terdeteksi dalam pemeriksaan urine.
Penjelasan tersebut memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sejumlah warganet mempertanyakan kemungkinan seseorang dinyatakan positif narkotika hanya karena terpapar asap dalam waktu singkat, sementara lainnya meminta publik menunggu hasil penyelidikan yang lebih lengkap.
Perdebatan juga berkembang setelah muncul pembahasan mengenai etomidate, obat anestesi yang umumnya digunakan dalam tindakan medis tertentu. Kehadiran zat tersebut dalam hasil pemeriksaan AF turut memunculkan berbagai spekulasi di media sosial.
Di tengah polemik tersebut, BNN memutuskan AF masuk kategori pengguna ringan dan menjalani rehabilitasi rawat jalan sebanyak empat kali. Otoritas menegaskan tidak ditemukan indikasi keterlibatan yang bersangkutan dalam jaringan peredaran narkotika.
Keputusan itu kemudian memunculkan diskusi lebih luas mengenai penerapan hukum narkotika di Indonesia, khususnya terkait mekanisme asesmen, rehabilitasi, serta perlakuan terhadap pengguna yang dinilai tidak terlibat dalam peredaran narkoba.
Hingga kini, kasus tersebut masih menjadi perhatian publik, sementara berbagai pihak meminta proses penanganan dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi maupun keraguan di tengah masyarakat.
